Ada Dugaan Perusakan Bukti, KPK Kaji Pengembangan Kasus Basuki

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Wakil Ketua KPK Saut Situmorang melakukan jumpa pers terkait penetapan tersangka baru dalam kasus E-KTP di Gedung KPK, Jakarta, 17 Juli 2017. KPK menetapkan Ketua DPR RI Setya Novanto sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pengadaan paket penerapan E-KTP yang merugikan negara Rp2,3 triliun. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menyatakan lembaganya akan mempelajari layak atau tidaknya perkara penyuapan Basuki Hariman dikembangkan menjadi perkara baru. Hal ini menyusul dugaan perusakan barang bukti kasus tersebut yang disinyalir dilakukan dua bekas penyidik KPK dari Kepolisian RI.

    "Kami sedang mencari tahu prosesnya. Sebab, kasus suap Basuki (ke Patrialis Akbar) itu sudah selesai," kata Saut kepada Tempo, Senin, 30 Oktober 2017.

    Baca: Rekam Jejak 2 Penyidik Polisi yang Diduga Rusak Barang Bukti KPK

    Menurut Saut, sebelum ada keputusan membuka penyelidikan atau penyidikan baru, lembaganya tak dapat menindak dugaan perusakan barang bukti tersebut. Dua bekas penyidik KPK yang disebut terlibat adalah Ajun Komisaris Besar Roland Ronaldy dan Komisaris Harun.

    Saut belum bisa memastikan kapan lembaganya mengambil sikap atas dugaan pelanggaran ini. Dia pun menampik dikembalikannya Roland dan Harun, pada Senin, dua pekan lalu, lebih cepat daripada jadwal semula lantaran adanya laporan perusakan barang bukti.

    Baca: Penyidik Polisi Diduga Rusak Barang Bukti, KPK Didesak Evaluasi

    Roland dan Harun diduga merusak dokumen catatan keuangan dua perusahaan milik Basuki Hariman, yakni PT Impexindo Pratama dan PT Aman Abadi Nusa Makmur. Buku catatan keuangan itu disita penyidik saat membongkar suap Basuki ke Patrialis Akbar pada akhir Januari 2017. Pengadilan telah memvonis Basuki selama 7 tahun penjara serta Patrialis selama 8 tahun penjara dalam perkara rasuah yang terbukti dilakukan untuk mempengaruhi putusan uji materi Undang-Undang Kesehatan Hewan di Mahkamah Konstitusi.

    Peluang pengembangan perkara kasus Basuki terbuka lebar. Selain diduga menyetor ke kepolisian, Basuki disinyalir memberikan fulus ke pejabat di sejumlah instansi pemerintah. Berkas yang disita KPK dan rusak tersebut diduga berisi catatan aliran dana itu.

    KARTIKA ANGGRAENI | INDRI MAULIDAR | ANDITA RAHMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.