TEMPO.CO, Yogyakarta - Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta mulai mengukur dan mengambil sampel tanah di lahan bekas bangunan Bioskop Indra di Jalan Margo Mulyo, kawasan Malioboro, Yogyakarta, Senin, 30 Oktober 2017. Pengukuran itu sebagai tahap awal mempersiapkan lahan yang diproyeksikan untuk pembangunan pusat pedagang kaki lima (PKL) baru di kawasan Malioboro.
Puluhan anggota Satuan Polisi Pamong Praja, Kepolisian RI, dan Tentara Nasional Indonesia tampak berjaga di lahan seluas 7.000 meter persegi itu selama pengukuran berlangsung. Hingga saat ini, pembebasan lahan belum rampung. Lahan bekas bioskop itu belum sepenuhnya berhasil dibebaskan dan dikuasi pemerintah DIY.
Baca: Musim Liburan, Malioboro Macet Tak Jamin PKL Raup Untung
“Pengukuran dan pengambilan sampel tanah ini untuk tahap awal membuat DED (detail engineering design),” ujar pelaksana tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Energi Sumber Daya Mineral DIY, Muhammad Mansyur. DED itu nantinya menjadi dasar pembuatan gambar konstruksi secara detail.
Mansyur menuturkan rencananya akan dibangun gedung tiga lantai di atas lahan bekas bioskop tersebut. Ia membantah isu bahwa lahan itu akan digunakan sebagai kantong parkir baru Malioboro. “Kan para PKL di area itu masih butuh difasilitasi," ujarnya.
Dari total lahan seluas 7.000 meter persegi itu, kata Mansyur, pemerintah DIY mengklaim sudah menguasai 5.000 meter persegi dalam bentuk sertifikat. Sisanya 2.000 meter persegi masih dikuasai warga, yang merupakan ahli waris.
“Jadi sah-sah saja pemerintah DIY mengerjakan lahan miliknya, kan sudah ada sertifikatnya sejak tahun 2014 kalau lahan itu dikuasai pemerintah DIY,” ucapnya.
Baca: Ketika Sultan Jalan-jalan di Titik Nol Saat PKL Malioboro Libur
Saat pengukuran lahan bekas Bioskop Indra berlangsung, seorang ahli waris bernama
Sukrisno Wibowo menyampaikan penolakan. "Lahan ini masih menjadi hak
milik saya," tuturnya.
Sukrisno menyatakan memiliki hak atas tanah itu sesuai dengan surat RV Eigendom (hak milik) Verponding Nomor 504 Tahun 1919, yang menyatakan bahwa ia ahli waris sah, yang diperoleh dari buyutnya. Ia dan keluarganya juga pernah melakukan penolakan saat pemerintah DIY berupaya mengosongkan lahan bioskop tersebut pada 2013.
Menurut Sukrisno, dulu keluarganya menyewakan lahan eks Bisokop Indra untuk
para warga yang membuka usaha di sekitar bioskop, seperti Rumah Makan Cirebon. Namun, setelah sewa lahan itu selesai, tiba-tiba pemerintah DIY datang dan membayar sejumlah uang kepada para penyewa lahan tersebut dengan dalih ganti rugi karena lahan itu akan dibebaskan untuk dikuasai pemerintah DIY.
“Pengukuran lahan ini sebagai bentuk pemaksaan dan saya akan menuntut secara
hukum,” ujarnya. Sukrisno merasa kecewa karena tidak mendapat pemberitahuan apa pun terkait dengan pengukuran lahan oleh pemerintah DIY.
Sebelumnya, Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X menyatakan, dalam
proyek lanjutan pedestrian Malioboro, pemerintah akan memfungsikan lahan bekas
Bioskop Indra sebagai sentra baru PKL, khususnya pedagang yang selama ini memadati trotoar depan Pasar Beringharjo, Mirota Batik, sampai area Titik Nol Kilometer.
"Rencananya, PKL di area itu nanti kami tawarkan masuk lahan bekas Bioskop Indra,"
ucapnya. Upaya pemindahan PKL di area depan Pasar Beringharjo sampai Titik Nol
Kilometer itu dilakukan karena selama ini mereka tidak memiliki izin.
