Sidang Suap BPK, Keterlibatan Sekjen Kemendes Kembali Mencuat

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Sekretaris Jenderal Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Anwar Sanusi seusai menjalani pemeriksaan di gedung KPK, Jakarta, 5 Juni 2017. Anwar Sanusi diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Irjen Kemendes Sugito, guna mendalami kasus suap opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di Kemendes PDTT. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, Jakarta - Sidang lanjutan kasus suap auditor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan terdakwa Ali Sadli kembali dilanjutkan hari ini di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat. Indikasi keterlibatan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Anwar Sanusi kembali mencuat dalam persidangan.

    Salah satu saksi, Ekatmawati, Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal Kementerian Desa membenarkan adanya pengumpulan duit dari sejumlah pejabat Kementerian. Pengumpulan duit dilakukan setelah pemeriksaan laporan keuangan Kementerian Desa oleh BPK.

    Baca: KPK Diminta Usut Peran Menteri Eko Putro Sandjojo di Suap BPK

    "Urunan duit dilakukan sekitar Mei 2017 setelah pemeriksaan, diatur oleh Sugito (mantan Inspektur Jenderal Kementerian Desa)," kata Ekatmawati saat bersaksi di Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin, 30 Oktober 2017.

    Jaksa penuntut umum KPK menghadirkan lima pejabat Kementerian Desa untuk menjadi saksi dalam sidang hari ini. Selain Ekatmawati, saksi lain adalah Sekjen Kementerian Desa Anwar Sanusi, Sekretaris Inspektorat Jenderal Uled Nevo Indrahadi, Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Taufik Majid, serta staf Kepala Bagian Tata Usaha dan Keuangan Inspektorat Jarot Budi Prabowo, Igfirly.

    Baca: Nama Sekjen Kemendes Muncul Lagi dalam Dakwaan Kasus Suap BPK

    Pada 27 Mei 2017, KPK telah menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap ini. Mereka di antaranya dua auditor BPK sebagai penerima suap, Ali Sadli dan Rochmadi Saptogiri. Sedangkan tersangka pemberi suap adalah dua pejabat Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Sugito dan Jarot Budi Prabowo.

    Suap Rp 240 juta itu diberikan agar laporan keuangan Kementerian Desa tahun anggaran 2016 mendapat opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Uang suap ini diduga berasal dari patungan para pejabat Kementerian.

    Sugito dan Jarot sudah divonis 1,5 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor. Sedangkan untuk Rochmadi dan Ali, keduanya masih berstatus terdakwa dan tengah menjalani persidangan.

    Ekatmawati menyampaikan bahwa ada dua laporan yang disampaikan kepada Anwar Sanusi, atasannya. Laporan pertama mengenai patungan pejabat Kemendes untuk operasional kegiatan di daerah. Laporan kedua mengenai patungan yang dilakukan Mei 2017, yang kemudian mengumpulkan duit untuk pejabat BPK sebanyak Rp 240 juta.

    "Saya laporkan ke Pak Sekjen saat rapat rutin biro," kata Ekatmawati. Saat itu, menurut dia, Anwar hanya memberikan tanggapan secara umum dan tidak menyinggung soal patungan duit.

    Anwar yang juga hadir dalam sidang, membantah ada laporan dari bawahannya, Ekatmawati, mengenai patungan pejabat Kemendes sebanyak Rp 240 juta. "Benar ada laporkan dari Bu Eka, tapi saya cuma disampaikan laporan umum," ujarnya.

    Kepada Tempo, Anwar mengaku baru mengetahui adanya patungan oleh pejabat Kemendes setelah terjadinya operasi tangkap tangan (OTT) oleh KPK terhadap pejabat Kemendes dan BPK akhir Mei 2016 lalu.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Harley Davidson dan Brompton dalam Daftar 5 Noda Garuda Indonesia

    Garuda Indonesia tercoreng berbagai noda, dari masalah tata kelola hingga pelanggaran hukum. Erick Thohir diharapkan akan membenahi kekacauan ini.