TEMPO.CO, Jakarta - Sikap partai-partai politik terhadap rencana pembangunan gedung baru Dewan Perwakilan Rakyat belum bulat. Sebagian menolak, sebagian lain setuju, dan juga ada yang masih melakukan kajian terhadap pembangunan gedung baru DPR itu.
Tiga partai yang menolak adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Nasional Demokrat (NasDem), dan Partai Amanat Nasional (PAN). Partai Gerindra dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula menolak, hingga kini belum menentukan sikap. Sementara itu, partai yang lain mendukung.
Baca: Gedung Baru DPR, PU Rampungkan Penilaian November
Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan rencana pembangunan gedung baru DPR itu kurang tepat di tengah kondisi perekonomian yang sedang lesu. "Situasi saat ini, tantangan perekonomian kita, banyak skala prioritas yang harus segera dijalankan oleh presiden," ujarnya di di kantor Dewan Pengurus Pusat PDIP, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu, 28 Oktober 2017.
Hasto menambahkan, pihaknya meminta Dewan dan Kementerian Keuanga bertemu untuk meninjau kembali rencana pembangunan gedung. Untuk itu, ujarnya, Fraksi PDIP di parlemen telah diminta mendorong supaya langkah tersebut bisa terwujud. “Kami akan meminta kepada Fraksi PDIP untuk mencoba realokasi anggaran kepada hal yang jauh lebih prioritas,” kata Hasto.
Sekretaris Jenderal Partai NasDem, Johnny Gerald Plate, setuju dengan pendapat Hasto. Menurut dia, rencana pembangunan DPR itu perlu ditinjau ulang. Ia menyarankan agar Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) membuat kajian kelayakan gedung DPR. “Gedungnya masih bisa dipakai. Kalau dianggap kurang bagus, mana rekomendasi teknisnya?” ujar dia.
Baca: Pembangunan Gedung Baru DPR Digagas sejak 10 Tahun Lalu
Sementara itu, Ketua Koordinator Kesejahteraan Rakyat Partai Golkar Roem Kono ngotot supaya pembangunan gedung baru segera dilakukan. Alasannya, gedung yang ada sekarang ia anggap kurang layak. “Menurut saya, memang harus, menjadi suatu keharusan yang sangat mendesak,” kata dia kepada Tempo, Ahad, 29 Oktober 2017.
Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Syarifuddin Hasan mengatakan hal senada. Ia menyebutkan, menurut hasil kajian Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, kondisi gedung di Nusantara I sudah miring. Selain itu, penghuninya sudah melebihi kapasitas. “Empat kali beban seharusnya,” kata dia.
Politikus Partai Keadilan Sejahtera, Machfudz Siqqid, mengatakan setuju dengan pembangunan gedung dengan syarat gedung baru itu nanti tidak boleh mewah. “DPR harus memastikan perencanaan obyektif, anggaran efisien,” kata dia, yang menginginkan pembangunan terhindar dari sentimen negatif publik.
Sedangkan politikus Partai Gerindra, Desmond Mahesa, meminta ada argumen yang jelas terlebih dulu perihal urgensi pembangunan gedung baru DPR. Partainya, kata dia, masih akan mempelajari rencana pembangunan tersebut sebelum mengambil sikap. “Kita buktikan, bukan sekadar ilmiah tapi jadi kebutuhan apa tidak,” tutur dia.
BUDIARTI UTAMI PUTRI
