PPP Ajukan Usul Revisi Perpu Ormas

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan berkas laporan pandangan Pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon pada Rapat Paripurna DPR RI pengesahan UU Ormas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2017. Dalam voting, 7 fraksi menyetujui pengesahan Perppu Ormas tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura sedangkan Gerindra, PAN, dan PKS menolak. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyerahkan berkas laporan pandangan Pemerintah kepada Pimpinan Rapat Paripurna Fadli Zon pada Rapat Paripurna DPR RI pengesahan UU Ormas di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 24 Oktober 2017. Dalam voting, 7 fraksi menyetujui pengesahan Perppu Ormas tersebut, yakni PDIP, Golkar, Demokrat, PKB, PPP, NasDem, dan Hanura sedangkan Gerindra, PAN, dan PKS menolak. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta -Partai Persatuan Pembangunan (PPP) akan mengajukan usul inisitif revisi Undang-Undang Organisasi Kemasyarakatan hasil pengesahan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 2 tahun 2017 atau Perpu Ormas, dengan tujuan untuk memperbaiki kekurangan yang terdapat dalam UU tersebut, kata Wakil Sekjen PPP Achmad Baidowi.

    "PPP akan mengajukan usulan revisi terhadap UU Ormas, menjadi usul inisiatif DPR dan dimasukkan ke Program Legislasi Nasional 2018 pada masa sidang pertama," kata Achmad Baidowi di Jakarta, Minggu 29 Oktober 2017

    Menurut dia, ada sejumlah hal yang masih bisa diperdebatkan dalam UU Ormas, antara lain peran pengadilan karena jangan sampai peran pengadilan dihapuskan dari UU Ormas.

    BACA:Tiga Poin Ini Jadi Usulan Demokrat untuk Revisi UU Ormas

    Baidowi mengatakan walaupun azas hukum administrasi pemerintahan berlaku, kalau tidak dieksplisitkan dalam norma UU, maka dikhawatirkan akan menjadi pasal karet.

    "Hal itu karena seolah-olah pengadilan tidak memiliki wewenang. Padahal, pengadilan adalah tempat bagi masyarakat untuk mencari keadilan," ujarnya.

    Anggota Komisi II DPR itu menilai ada sejumlah pasal yang hilang, misalnya lembaga yang dibubarkan pemerintah karena dianggap bertentangan dengan Pancasila, bisa menggugat di pengadilan.

    Dia menilai sedangkan sebelumnya, bila pemerintah hendak membubarkan sebuah organisasi, harus sesuai dengan keputusan pengadilan.

    "Hal lain adalah terkait dengan hukuman, apakah pelanggar akan mendapat hukuman seberat yang diatur dalam UU Ormas atau tidak," katanya.

    BACA:Alasan PDIP Mengapa Mendukung Perpu Ormas

    Baidowi menjelaskan alasan lain mengapa PPP berniat untuk mengajukan usulan revisi UU Ormas adalah terkait Lembaga Penafsir Pancasila, karena siapakah yang berhak memvonis seseorang atau lembaga bertentangan dengan Pancasila.

    Dia mengatakan saat ini mandat diberikan secara penuh kepada pemerintah, dalam hal ini Menteri Dalam Negeri (Mendagri), lalu bagaimana jika Mendagri tiba-tiba berganti.

    "Bagaimana apabila Mendagri tiba-tiba diganti, apakah tidak menimbulkan masalah," ujarnya.

    Dia menegaskan bahwa PPP ingin ada penegasan terhadap paham-paham yang dianggap bertentangan dengan Pancasila, dan di sisi lain pemerintah juga siap apabila UU Ormas hasil pengesahan Perpu Ormas dilakukan revisi.

    ANTARA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.