KPK Minta Perpres Pencegahan OTT Dibuat Menyeluruh

Reporter:
Editor:

Fajar Pebrianto

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, memberikan keterangan kepada awak media terkait Operasi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 26 Oktober 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan, memberikan keterangan kepada awak media terkait Operasi Tangkap Tangan Bupati Nganjuk, di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 26 Oktober 2017. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi meminta peraturan presiden tentang pencegahan operasi tangkap tangan (OTT) yang tengah digodok pemerintah dibuat menyeluruh. Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan perpres tersebut sebaiknya tidak hanya mengatur tentang OTT semata.

    “Harus dibuat segala macam usaha untuk memberantas korupsi,” ujarnya di KPK, Jakarta Selatan, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro sebelumnya menuturkan rencana pembuatan peraturan presiden untuk mencegah OTT kepala daerah karena korupsi sedang dibahas. "Tentang perpres (pencegahan) OTT, kami akan bekerja sama dengan Kantor Staf Presiden untuk membuatnya," ucap Bambang di Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

    Baca juga: Begini Kronologi Operasi Tangkap Tangan Bupati Batu Bara

    Menurut Bambang, perpres tersebut merupakan penggabungan sistem e-planning (perencanaan elektronik) dan e-budgeting (penganggaran elektronik), yang secara sistem sudah dimiliki dengan e-procurement (pengadaan elektronik).

    Namun, kata Bambang, sejauh ini, yang belum menjadi satu adalah sistem e-budgeting-nya. "Kami tidak hanya berupaya (membuat) perpresnya, tapi juga membuat sistemnya terbangun (lebih dulu)."

    Perpres tersebut dicetuskan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengarahan kepada para gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Basaria menyebutkan salah satu usaha untuk mencegah korupsi kepala daerah adalah memaksimalkan lelang jabatan terbuka. KPK, kata Basaria, akan membuat kajian khusus yang nantinya diberikan kepada kementerian dan lembaga. "Agar dibuatkan satu aturan yang mengharuskan perpindahan dan mutasi pegawai negeri sipil dilakukan dengan lelang terbuka," ujarnya.

    Baca juga: OTT Istri Gubernur Bengkulu, KPK Temukan Rp 1 Miliar dalam Kardus

    Selain itu, Basaria berharap sistem perizinan terpadu satu pintu (PTSP) diterapkan semakin luas. Sistem ini, ucap dia, akan menutup celah terjadinya korupsi di sektor perizinan.

    Pada Rabu, 25 Oktober 2017, untuk sekian kalinya, KPK melakukan operasi tangkap tangan terhadap kepala daerah. Kali ini, Bupati Nganjuk Taufiqurrahman yang terjaring KPK. Kamis kemarin, KPK pun menetapkan Taufiqurrahman dan empat orang lain sebagai tersangka dalam kasus suap terkait dengan jual-beli jabatan pegawai negeri sipil di Kabupaten Nganjuk tahun 2017.


  • OTT
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.