Cerita Ketua Apeksi Soal Perlu Tidaknya Densus Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi

    TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) mengapresiasi keputusan Presiden Joko Widodo yang menunda terbentuknya Densus Antikorupsi. Menurutnya, Ketua Apeksi Airin Rachmi Diani, pembentukan Densus tersebut memang belum diperlukan.

    "Sejauh ini kami sudah diawasi oleh delapan lembaga dari kepolisian, kejaksaan, inspektorat, ombusman dan lainnya," kata Airin  dalam seminar Prospek Ekonomi 2018: Menggali Potensi Daerah di Univeraitas Pertamina, Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Airin mendukung langkah Presiden Jokowi yang menunda pembentukan Densus itu.  "Dari tangannya yang mengangkat seperti ini (Airin memperagakan tangan Jokowi yang diangkat tanda tidak setuju), bukan ditunda, tapi artinya tidak," ucap Walikota Tangerang Selatan itu.

    BACA: Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

    Jika Densus antikorupsi terbentuk, kata Airin, akan ada delapan lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan daerah. Menurutnya, tinggal dievakuasi saja delapan lembaga yang telah bertugas mengawasi. "Efektif atau tidak (engawasannya)," ucapnya.

    Sejauh ini, Airin mengatakan pejabat di daerah tidak perlu takut untuk mengambil keputusan jika diperlukan. "(Namun) kerja benar saja terkadang salah."

    Airin menuturkan sejauh ini banyak pejabat di daerah khawatir dalam mengambil keputusan. Bahkan, di wilayah yang dipimpinnya ada kepala dinas yang mengundurkan diri karena tidak berani mengemban amanat Rp 600 miliar.

    Padahal, kata Airin, anggaran tersebut sangat penting untuk pembangunan sekolah, puskesmas dan lainnya. "Baru empat bulan menjabat mundur karena tidak beranim. Saya lihat empat bulan tersebut dia juga belum ngapa-ngapain," ucapnya.

    BACA: Urgensi Pembentukan Densus Antikorupsi Polri Dipertanyakan

    Mantan Menteri Keuangan Chatib Basri membenarkan adanya regulasi yang belum baik. Bahkan, karena kesalahan administrasi saja, pejabat bisa dituduh korupsi dan dipenjara. "Saya contohkan ada kesalahan peletakan nominal saja sudah bisa menjadi temuan. Padahal tidak korupsi. Misal Rp 3 ribu dengan US$ 3 ribu, kalau salah mata rupiah itu saja perbedaannya jauh. Hal ini pernah terjadi dan saya temukan," ujarnya.

    IMAM HAMDI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.