Banyak OTT Kepala Daerah, Mendagri Petakan Kawasan Rawan Korupsi

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) saat memberikan keterangan pers usai rapat di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5). Kemendagri melakukan rapat dengan KPK terkait upaya pencegahan korupsi di daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    Ketua KPK Agus Rahardjo (kiri) bersama Mendagri Tjahjo Kumolo (kanan) saat memberikan keterangan pers usai rapat di Gedung KPK, Jakarta, Jumat (26/5). Kemendagri melakukan rapat dengan KPK terkait upaya pencegahan korupsi di daerah. TEMPO/Eko Siswono Toyudho

    TEMPO.CO, BOGOR -Banyaknya Kepala Daerah yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh KPK membuat Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri) memetakan daerah mana di Indonesia masuk dalam kategori rawan korupsi. Kawasan ini menurut Mendagri Tjahjo Kumolo harus mendapatkan supervisi dari Pemerintah Pusat dan KPK.

    "Kita sudah petakan daerah mana saja yang masuk dalam kategori rawan korupsi, " kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, saat memberikan Kuliah Umum pada ratusan mahasiswa S2 Universitas Pertahanan (Unhan) Sentul Bogor, Kamis 26 Oktober 2017.

    Mendagri mengatakan beberapa derah yang masuk rawan korupsi diantaranya Provinsi Sumatera Utara dan Banten, sehingga pihaknya langsung berkoordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan supervisi tehadap kedua daerah tersebut

    BACA:Tito Karnavian: Penindakan Korupsi Tak Boleh Fokus Hanya pada OTT

    "Akan tetapi pada saat kedua daerah ini sedang dilakukan supervisi masih saja kecolongan karena ada saja kepala daerahnya yang ditangkap KPK, seperti Batu bara itu," kata dia.

    Menurut Mendagri, selain memetakan daerah rawan korupsi pihaknya untuk memetakan dan memahami lahan dan kegiatan yang rawan korupsi yang terjadi baik di tingkat Pemerintah Derah, Instansi, Departemen bahkan kementrian

    "Kita harus memahami lahan dan kegiatan rawan korupsi yang selama ini selalau terkadi saat penyusunan anggaran, perdagangam barang/jasa, jual beli jabatan, pajak retribusi derah, belanja hibah dan jasa," kata dia.

    Bahkan saat ini pihaknya bekerja ekstra guna meminimalisir atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dikalangan pejabat daerah yang memang dibawah pengawasan dan pembinaan Kemendagri.

    "Padahal sudah dua tahun kami supervisi terus. Datangi terus, kemudian memberikan saran agar hati-hati dengan masalah perencanaan anggaran maupun jual beli jabatan. Tapi tetap saja," katanya

    Namun dia mengatakan, kasus yang terjadi di daerah Jawa Barat kasus korupsi dilakukan sejumlah pejabat di daerahnya yang kena OTT  KPK adalah terkait perizinan,

    "Salah satu contoh kasus korupsi pemberian izin tambang, akhirnya dibuat aturan untuk pemberian izin dan perpanjangan izin pertambangan yang awalnya di tingkat Kota/Kabupaten saat ini kewenangannya diambil oleh Pemerintan Provinsi," kata dia.
    M SIDIK PERMANA.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.