Pilkada Jabar, Ridwan Kamil Mengaku Dihubungi Nurdin Halid

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ridwan Kamil. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    Ridwan Kamil. ANTARA/Indrianto Eko Suwarso

    TEMPO.CO, BandungRidwan Kamil mengakui telah dihubungi Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Nurdin Halid terkait dengan dukungan untuk diusung sebagai calon gubernur pada pemilihan kepala daerah (pilkada) Jawa Barat 2018.

    "Saya sudah ditelepon (Nurdin Halid), betul, menyerahkan dukungan," ujar Ridwan Kamil di Bandung, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Meski begitu, Emil, sapaan akrab Ridwan Kamil, tak ingin terlalu jumawa. Dia akan menunggu hingga surat keputusan resmi pengusungan dari DPP Golkar terbit.

    Baca juga: NasDem Tak Persoalkan Pasangan Ridwan Kamil di Pilkada Jawa Barat

    "Tapi saya belum melihat suratnya, sehingga saya tidak bisa mengkonfirmasi bahwa itu sudah resmi sebelum saya lihat suratnya. Prosedurnya masih lama, harus ke bawah dulu," katanya.

    Ridwan Kamil menjelaskan, dalam percakapan dengan Nurdin, Golkar akan menyerahkan dukungan dengan syarat wakilnya berasal dari partai berlambang beringin tersebut.

    Adapun wakil yang diusulkan Nurdin Halid adalah Daniel Mutaqien Syafiuddin. Pengusulan wakil ini menjadi titik terang mengenai isu surat bodong yang mengatasnamakan DPP Golkar mengusung kedua pasangan tersebut. "Golkar (minta) Pak Daniel," katanya.

    Apabila Golkar resmi mengusung Ridwan Kamil, dipastikan akan terjadi koalisi gemuk. Sebelumnya, NasDem, PKB, dan PPP telah menyatakan dukungan terhadap Ridwan Kamil dan memenuhi syarat dukungan 21 kursi.

    Baca juga: Kata NasDem Soal Pasangan Ridwan Kamil-Uu Ruzhanul Ulum

    Dalam dukungannya, PPP juga memasangkan Ridwan Kamil dengan Bupati Tasikmalaya Uu Ruzhanul Ulum.

    Jika ditambah dengan Golkar yang memiliki 17 kursi, akumulasi dukungan terhadap Ridwan Kamil menjadi 38 kursi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perjalanan Pemakzulan Donald Trump Dari Ukraina Ke Kongres AS

    Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat mencetuskan penyelidikan untuk memakzulkan Presiden Donald Trump. Penyelidikan itu bermula dari Ukraina.