Jokowi Terbuka Jika DPR Ingin Revisi UU Ormas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) 2017 di Jakarta International Expo(JI-Expo), Kemayoran, Jakarta, 26 Oktober 2017.  Jokowi berpesan agar Umat Budha bisa ikut menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. TEMPO/Subekti.

    Presiden Joko Widodo membuka rapat kerja nasional Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi) 2017 di Jakarta International Expo(JI-Expo), Kemayoran, Jakarta, 26 Oktober 2017. Jokowi berpesan agar Umat Budha bisa ikut menjaga kerukunan antarumat beragama di Indonesia. TEMPO/Subekti.

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat yang mengesahkan Peraturan Perubahan Pengganti Undang-undang tentang Organisasi Kemasyarakatan atau Perpu Ormas menjadi Undang-undang. Walau begitu, ia menyatakan bahwa pemerintah terbuka jika aturan itu diperbaiki lagi ke depannya.

    "Kalau ada yang ingin direvisi ya silakan tahapan berikutnya," ujar Jokowi kepada wartawan di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017.

    Sebagaimana diberitakan, Perpu Ormas disahkan menjadi undang-undang dua hari lalu oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Pengesahan itu diambil lewat mekanisme voting karena fraksi yang hadir gagal mencapai kata mufakat.

    Baca juga: NasDem: Pengadilan Dapat Diajukan Setelah Pembubaran Ormas

    Adapun Perpu Ormas pertama kali dipersiapkan untuk mempermudah pembubaran ormas-ormas radikal yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Salah satu korban pertama aturan Ormas itu adalah Hizbut Tahrir Indonesia.

    Presiden Jokowi melanjutkan bahwa pemerintah terbuka karena pemerintah ingin yang terbaik. Jadi, jika memang dirasa aturan Ormas yang ada kurang memuaskan, maka perubahan selanjutnya bisa diagendakan.

    "Bisa dimasukkan dalam prolegnas, ada yang belum baik, ada yang masih perlu ditambah, ada yang perlu diperbaiki ya silakan," ujarnya.

    Baca juga: Amunisi Baru Setelah Pengesahan Perpu Ormas

    Sebelumnya Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mengatakan siap menjadi inisiator revisi Undang-Undang Ormas. Fraksi Partai Demokrat juga menyatakan akan ikut merevisi aturan tersebut. Demokrat dan PKB adalah dua partai yang ikut menyetujui pengesahan Perpu Ormas menjadi UU dengan syarat harus ada revisi.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Terobosan Nadiem di Pendidikan, Termasuk Menghapus Ujian Nasional

    Nadiem Makarim mengumumkan empat agenda utama yang dia sebut "Merdeka Belajar". Langkah pertama Nadiem adalah rencana menghapus ujian nasional.