NasDem: Pengadilan Dapat Diajukan Setelah Pembubaran Ormas

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto

    Wakil Ketua Fraksi Partai Nasdem DPR Jhony Plate (kiri) dan ketua DPP Partai Nasdem Zulfan Lindan, memberikan keterangan kepada awak media, di Gedung DPP Partai Nasdem, Jakarta, 7 Agustus 2017. DPP Partai NasDem menegaskan bahwa rekaman pidato ketua fraksi Partai Nasdem DPR Viktor B Laiskodat di Kabupaten Kupang, NTT pada 1 Agustus 2017 telah diedit rekamannya yang menyebut Partai Gerindra sebagai salah satu partai yang mendukung kelompok gerakan khilafah. TEMPO/Imam Sukamto

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Partai Nasional Demokrat Johny G. Plate mengatakan sistem pengadilan dapat ditempuh organisasi kemasyarakatan (ormas) setelah ormas bersangkutan dibubarkan. Pernyataan ini dikemukakan Johny merespons kritikan terhadap hilangnya pasal pembubaran ormas melalui pengadilan dalam Undang-undang Ormas yang baru disetujui dan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat.

    "Bila pemerintah mengambil keputusan yang bagi ormas tidak adil, ormasnya dipersilakan ke pengadilan. Dan itu harus dijamin haknya untuk mengajukan ke pengadilan," kata Johny di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu, 25 Oktober 2017.

    Baca: Perpu Ormas Disahkan, Fraksi PKS Minta Maaf

    Kemarin, rapat paripurna DPR menyetujui dan mengesahkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) menjadi undang-undang. Partai Nasdem merupakan salah satu dari empat fraksi yang menyetujui UU tersebut.

    Baca: MK Segera Putus Gugatan Perpu Ormas

    Sejumlah pihak mengkritik aturan baru itu. Poin yang banyak dikritik, yaitu hilangnya peran pengadilan dalam pembubaran ormas. Dalam aturan sebelumnya, pemerintah harus mengajukan permohonan pembubaran ormas ke pengadilan. Kini, pembubaran bisa langsung dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM atau Menteri Dalam Negeri.

    Fraksi Nasdem, kata Johny, sudah sepakat tanpa catatan soal aturan itu. "Jangan dibalik. Kami tentu tidak ingin itu dibalik. Karena kalau dibalik nanti ormas berada di atas negara. Jangan dibalik ormas kewenangannya ada di atas pemerintah," kata Johny.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Kerusuhan Manokwari, Bermula dari Malang Menjalar ke Sorong

    Pada 19 Agustus 2019, insiden Kerusuhan Manokwari menjalar ke Sorong. Berikut kilas balik insiden di Manokwari yang bermula dari Malang itu.