PKB Siap Jadi Inisiator Revisi Undang-Undang Ormas

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar menyatakan siap mendorong revisi Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan, yang sebelumnya berupa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas), yang kemudian disetujui dan disahkan Dewan Perwakilan Rakyat. PKB akan menginisiasi revisi jika inisiatif itu tidak muncul dari pemerintah.

    "DPR harus ajukan revisi. Kami akan ajukan revisi," kata Cak Imin, sapaan Muhaimin, seusai acara perayaan ulang tahun ke-18 PKB di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

    Baca juga: Baleg DPR Sediakan Satu Slot Prolegnas 2018 untuk Revisi UU Ormas

    Cak Imin mengatakan PKB siap menjadi inisiator bagi fraksi-fraksi lain untuk mendorong perbaikan yang mereka usulkan.

    "Fraksi akan buat inisiator, inisiatif bersama fraksi lain untuk lakukan revisi pasal-pasal yang dianggap berbahaya dan karet," ujarnya.

    PKB menjadi salah satu fraksi yang mengusulkan perbaikan Perpu Ormas, yang kemarin disetujui dan disahkan Dewan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna. PKB bersama Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional menerima perpu tersebut dengan syarat pemerintah dan Dewan harus merevisi sejumlah pasal krusial, di antaranya pasal tentang penghilangan peran pengadilan dalam pembubaran ormas dan sanksi pidana seumur hidup.

    "Pasal-pasal yang dianggap membahayakan demokrasi atau bisa dimanfaatkan oleh kepentingan-kepentingan yang tidak benar harus kita lakukan revisi secepatnya," ucapnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.