Gerindra: Seharusnya DPR Berhenti Membahas Densus Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Bambang Soesatyo. Amston Probel (Tempo)

    Bambang Soesatyo. Amston Probel (Tempo)

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR Ahmad Muzani mengatakan pembahasan pembentukan Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia dan Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat seharusnya berhenti kemarin. "Pembahasan sepihak saja oleh DPR juga enggak bisa," kata Muzani di kompleks parlemen pada Rabu, 25 Oktober 2017.

    Menurut dia, pembahasan Densus seharusnya dihentikan berdasarkan keputusan rapat terbatas pemerintah yang digelar kemarin, Selasa, 24 Oktober 2017. Keputusan pemerintah menunda pembentukan Densus Antikorupsi pada 2018, seperti yang diinginkan Polri dan Komisi Hukum, menunjukkan pemerintah tidak tertarik dengan ide itu.

    Baca: Bambang Soesatyo Yakin,Densus Antikorupsi ...

    "Dengan pemerintah tidak lagi tertarik untuk melanjutkan, ini selesai." Sebelumnya, Muzani mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi merupakan duplikasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Muzani mengatakan fraksi partainya di parlemen menolak pembentukan densus itu.

    ADVERTISEMENT

    Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat menerima sikap pemerintah yang belum menyetuji pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi oleh Kepolisian Republik Indonesia. Ketua Komisi Hukum, Bambang Soesatyo, yakin satuan ini akan tetap dibentuk dalam waktu dekat meski urung terjadi tahun ini.

    Baca juga: Kapolri Tito Karnavian: Densus Antikorupsi ...

    Menurut Bambang, pemerintah hanya menunda pembentukan unit ini dan bukan menolak sepenuhnya. "Dalam bahasa politik, menunda dan mengkaji itu berarti masih bisa memberi ruang untuk dijalankan," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    PPKM Darurat vs PPKM Level 4: Beda Istilah Sama Rasa

    Instruksi Mendagri bahwa PPKM Level 4 adalah pemberlakukan pembatasan kegiatan di Jawa dan Bali yang disesuaikan dengan level situasi pandemi.