Perpu Ormas Jadi Undang-Undang, Wapres JK: Substansinya Sama

Reporter

Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab pertanyaan wartawan di Kantor Wapres, Jakarta, 25 Oktober 2017. Jusuf Kalla diantaranya memberi tanggapan soal Perppu Ormas yang diterima DPR dalam sidang paripurna. Tempo/Amirullah Suhada

TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, dengan disahkannya Perpu Ormas menjadi undang-undang, bukan berarti menghilangkan prinsip keadilan. Menurut JK, keduanya tetap harus lewat pengadilan jika ingin membubarkan ormas.

"Kalau undang-undang yang ada, pemerintah, kalau mau membubarkan (ormas), harus lewat pengadilan. Jadi pengadilan yang memutuskan akhirnya. Perpu ini dibalik sedikit," kata JK di kantor Wapres, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Rabu, 25 Oktober 2017.

Baca: Perpu Ormas Disahkan, Berikut Aturan Krusial yang Dipersoalkan

JK mengatakan hal itu ketika ditanya ihwal Perpu Ormas yang disahkan menjadi undang-undang dalam sidang paripurna di DPR pada Selasa, 24 Oktober 2017. Dalam sidang itu, mayoritas fraksi menerima. Sedangkan tiga fraksi, yaitu Fraksi Partai Gerindra, PKS, dan PAN, menolak.

Menurut JK, dalam undang-undang, jika pemerintah ingin membubarkan ormas, harus dilakukan melalui pengadilan. Sebaliknya, dalam Perpu Ormas, pemerintah langsung membubarkan ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila. Jika ada pihak yang tidak setuju, mereka bisa menggugatnya di pengadilan.

"Ujung-ujungnya pengadilan juga sebenarnya, cuma terbalik, dia punya proses. Jadi hanya perbedaan proses, intinya tidak beda," ujar JK.

Baca: Perpu Ormas Disahkan, HTI: Bukti Politik Transaksional

Dia mencontohkan pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengurus yang tidak setuju bisa menggugatnya di pengadilan. Jika pengadilan menyatakan pembubaran tidak sah, pembubaran oleh pemerintah tidak sah.

Dengan proses yang menggunakan pengadilan, baik di undang-undang maupun Perpu, JK mengatakan, prinsip pokoknya adalah keadilan tetap ada. "Tidak sama sekali pemerintah bertindak diktator. Sebab, tetap ada instansi atau lembaga peradilan yang membatalkan pemerintah punya. Itu esensinya," kata JK.






Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

6 hari lalu

Ferry Mursyidan Baldan Wafat, JK: Baktinya Banyak untuk Bangsa dan Negara

Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan pekan lalu sempat menghadiri acara KAHMI di Palu bersama Jusuf Kalla.


SBY Duduk Semeja dengan Megawati di G20 Bali, Demokrat: Bicara Ringan

23 hari lalu

SBY Duduk Semeja dengan Megawati di G20 Bali, Demokrat: Bicara Ringan

Syarief menampik jika SBY dan Megawati membahas masalah politik. Menurut dia, kedua bekas Presiden RI ini membicarakan hal yang ringan.


Agar Inovasi Bisa Dikomersialkan, JK Usul Mahasiswa Teknik Dapat Mata Kuliah Bisnis Satu Semester

26 hari lalu

Agar Inovasi Bisa Dikomersialkan, JK Usul Mahasiswa Teknik Dapat Mata Kuliah Bisnis Satu Semester

JK meminta perguruan tinggi memperkuat kolaborasi antara penelitian dan bisnis yang lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia.


Tentang Pekerja Kasar Cina di Proyek Smelter Nikel, Begini Kata Jubir JK

35 hari lalu

Tentang Pekerja Kasar Cina di Proyek Smelter Nikel, Begini Kata Jubir JK

Pernyataan Luhut sebelumnya ditujukan untuk menjawab tudingan Jusuf Kalla atau JK yang menyebut pekerja smelter nikel adalah pekerja dari Cina.


Luhut Bantah Klaim JK soal Pekerja Smelter Nikel dari Cina

41 hari lalu

Luhut Bantah Klaim JK soal Pekerja Smelter Nikel dari Cina

Menurut Luhut, saat awak smelter berdiri memang banyak pekerja Cina yang dipekerjakan.


Jusuf Kalla Minta Perbaikan Masjid Jakarta Islamic Center Segera Dilakukan

47 hari lalu

Jusuf Kalla Minta Perbaikan Masjid Jakarta Islamic Center Segera Dilakukan

Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia (DMI), Jusuf Kalla, menyebut perbaikan Masjid Jakarta Islamic Center yang terbakar memakan waktu hingga 6 bulan


5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

4 Oktober 2022

5 Fakta di Balik Kemenangan SBY dan JK Pada Pilpres 2004, Memicu Renggang dengan Megawati?

Hari ini, 4 Oktober 2004 diumumkan kemenangan SBY - JK sebagai presiden dan wapres periode 2004 - 2009. Berikut beberapa fakta menariknya.


Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

19 September 2022

Beredar Foto Surya Paloh, Syaikhu, JK Bersama Anies Baswedan dan AHY

Anies Baswedan menyatakan siap maju sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024.


Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

18 September 2022

Anies Baswedan Diskusi dengan Jenggala Center, Pakar: Matangkan Langkah Pilpres 2024

Pengamat politik menilai JK bakal mendahulukan Anies Baswedan untuk dipersiapkan menjadi calon presiden. meski Partai Golkar mengusung Airlangga.


Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

18 September 2022

Anies Baswedan dan Yayasan Jusuf Kalla Gelar Diskusi Tertutup soal Pilpres 2024

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menggelar diskusi tertutup membahas situasi politik jelang Pemilu 2024 bersama Jenggala Center, eks tim Jokowi-JK