TEMPO.CO, Jakarta - Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) Komisi Pemberantasan Korupsi telah melimpahkan rekomendasi atas dugaan pelanggaran etik oleh Direktur Penyidikan Aris Budiman kepada lima pimpinan lembaga antirasuah itu. Ketua KPK Agus Rahardjo mengungkapkan, Aris dinyatakan bersalah.
"Rekomendasinya dari 10 anggota DPP, delapan anggota menyatakan ia bersalah dan dua lainnya menyatakan tak bersalah. Berat," kata Agus di Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.
Baca: KPK Nyatakan Aris Budiman Bersalah, Sanksi Belum Diputuskan
Menurut Agus, kelima pimpinan KPK mulai membahas sanksi yang bakal dijatuhkan kepada Aris mulai Senin, 23 Oktober 2017. Namun, ia belum bisa memastikan waktu pasti kapan pengumuman sanksi terhadap Aris akan dilakukan.
Vonis terhadap Aris Budiman itu berawal dari pemutaran video dalam sidang Miryam S. Haryani, terdakwa pemberi keterangan palsu. Dalam video itu, Miryam mengatakan sejumlah pegawai KPK, termasuk Direktur Penyidikan KPK, menemui anggota Komisi III DPR dan memberitahukan rencana pemeriksaan dirinya dalam perkara kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP).
Miryam juga mengaku diminta menyerahkan uang Rp 2 miliar agar ia diamankan dalam kasus tersebut. Aris diperiksa pengawas internal KPK. Ia lalu mendatangi undangan Panitia Angket KPK di DPR dan blak-blakan mengungkap masalah internal lembaga antirasuah tersebut.
Berikut kronologi kasus Aris Budiman.
14 Agustus 2017
Persidangan Miryam S. Haryani memutar video pemeriksaan Miryam di KPK dalam perkara e-KTP. Dalam video itu, Miryam mengatakan sejumlah pegawai KPK, termasuk Direktur Penyidikan KPK, menemui anggota Komisi III DPR dan memberitahukan rencana pemeriksaan dirinya dalam perkara e-KTP. Miryam juga mengaku diminta menyerahkan uang Rp 2 miliar agar dirinya diamankan dalam kasus tersebut.
18 Agustus 2017
Aris Budiman diperiksa pengawas internal untuk mengklarifikasi pernyataan Miryam.
29 Agustus 2017
Aris Budiman memenuhi undangan rapat Panitia angket KPK di DPR tanpa izin pemimpin KPK.
30 Agustus 2017
Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) memeriksa Aris Budiman karena dianggap membangkang.
2 Oktober 2017
Pemimpin KPK menerima hasil rekomendasi pengawas internal.
10 Oktober 2017
Rekomendasi pengawas internal dikembalikan oleh komisioner, lalu dikirim ke DPP.
20 Oktober 2017
Rekomendasi DPP sampai di tangan pemimpin KPK. Aris Budiman dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran berat.
23 Oktober 2017
Kelima pemimpin KPK mulai membahas sanksi yang akan dijatuhkan kepada Aris Budiman.
