Menteri Asman Ikut Tunda Kajian Struktur Densus Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Asman Abnur. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur menyatakan kementeriannya juga menunda kajian struktur organisasi Detasemen Khusus Antikorupsi setelah pemerintah pusat memutuskan menunda pembentukan densus tersebut.

    "Sesuai dengan arahan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, jadi model organisasinya nanti mengikuti keputusan. Keputusannya kan menunda, jadi nanti dikaji lagi," ujar Asman saat dicegat awak media di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Baca: Densus Antikorupsi Ditunda, Ini Masukan Ketua KPK ke Jokowi

    Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pemerintah pusat memutuskan menunda pembentukan Densus Antikorupsi karena dirasa masih banyak hal yang harus dipertimbangkan, dari kebutuhan anggaran yang besar, bentuk organisasi, sampai kewenangan yang mirip dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

    Adapun pembentukan Densus Antikorupsi adalah usul Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian yang ingin Polri terlibat dalam pencegahan, penindakan, dan penuntutan korupsi. Namun, karena densus yang ingin dia bentuk itu terlampau gemuk, banyak yang meragukan usul itu. Bahkan beberapa di antaranya menganggapnya hendak memperlemah KPK.

    Asman berujar, kalaupun pembentukan Densus Antikorupsi disetujui alias tak ditunda, ia membayangkan densus tersebut tidak akan menjadi LNS (lembaga non-struktural) baru. Sebab, pemerintah berkomitmen tidak menambah LNS dulu.

    Baca juga: Densus Antikorupsi Ditunda, Saut: Anggaran Bisa Dialihkan ke KPK

    Dalam bayangannya, densus itu akan menjadi pengembangan dari Direktorat Tindak Pidana Korupsi Mabes Polri. Jadi Asman ingin Polri mengembangkan apa yang sudah ada, menaikkan statusnya, serta mengintegrasikan fungsi dan personel lama dengan yang baru.

    "Kalau sekarang desentralisasi, artinya terpisah antara Mabes Polri dan polda, polres. Nah, di densus itu, bisa jadi diintegrasikan. Tapi ingat, ini kan keputusannya (pembentukan Densus Antikorupsi) masih ditunda," ujarnya.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.