Perppu Ormas Disahkan, HTI Akan Konsultasi ke MK

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia saat melakukan aksi pencabutan perpu ormas di kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, 16 Agustus 2017. Aksi ini dilakukan karena para buruh menganggap perpu ormas yang diterbitkan membatasi peran buruh dalam mempengaruhi kebijakan ekonomi dan ancaman bagi demokrasi. TEMPO/Yovita Amalia

    TEMPO.CO, Jakarta - Hizbut Tahrir Indonesia akan berkonsultasi dengan Mahkamah Konstitusi mengenai kelanjutan uji materi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas). Juru bicara HTI Ismail Yusanto mengatakan pihaknya berharap sidang permohonan uji materi itu bisa berlanjut. "Pagi ini Bang Yusril (Ihza Mahendra, pengacara HTI) mau konsultasi ke MK," kata Ismail melalui telepon pada Rabu, 25 Oktober 2017.

    HTI mendaftarkan permohonan uji materiil atas Perpu Nomor 2 Tahun 2017 itu ke Mahkamah Konstitusi pada 18 Juli 2017. Sehari setelahnya pemerintah mencabut status badan hukum HTI melalui Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum dan HAM serta Pengesahan Pendirian Perkumpulan HTI.

    Baca: Perpu Ormas Disahkan, Berikut Aturan Krusial ...

    Kemarin, Selasa, 24 Oktober 2017, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui dan mengesahkan Perppu Ormas menjadi Undang-Undang. Bagi HTI, pengesahan ini berdampak pada objek uji materi yang tengah disidangkan di MK. HTI berpotensi diharuskan mengulang permohonan uji materi mulai dari awal lagi sebab objek Perppu berubah menjadi UU. "Itu yang mau dikonsultasikan. Harus dari depan atau bisa terus," ujar Ismail.

    Pemerintah menerbitkan Perppu Ormas dengan alasan melindungi kedaulatan negara dari kelompok yang mengembangkan ideologi anti-Pancasila. HTI pun dibubarkan dengan dalih itu.

    Baca juga: Muhammadiyah Gugat Perpu Ormas Jika ...

    Aturan baru tentang ormas ini banyak dikritik sebab dipandang sebagai ancaman bagi demokrasi. Misalnya, dalam aturan lama yaitu UU Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas, pemerintah harus mengajukan permohonan pembubaran ormas ke pengadilan. Dengan UU yang baru, pembubaran bisa langsung dilakukan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia atau Menteri Dalam Negeri.

    BUDIARTI UTAMI PUTRI | AHMAD FAIZ


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.