Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Ditolak Masuk AS, Soal Bebas Visa Ditinjau Ulang

Reporter

image-gnews
Pengacara Yusril Ihza Mahendra mendatangai Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. Yusril sebelumnya mengaku akan mendampingi aktivis Ratna Sarumpaet yang ditahan karena dugaan makar. TEMPO/Imam Hamdi
Pengacara Yusril Ihza Mahendra mendatangai Markas Brimob, Kelapa Dua, Depok. Yusril sebelumnya mengaku akan mendampingi aktivis Ratna Sarumpaet yang ditahan karena dugaan makar. TEMPO/Imam Hamdi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Insiden Panglima TNI ditolak masuk ke Amerika Serikat memantik reaksi Yusril Ihza Mahendra. Mantan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia itu meminta pemerintah meninjau ulang kebijakan bebas visa untuk pelancong asal Amerika Serikat.

Yusril mengharapkan pemerintah dapat bersikap tegas menyikapi insiden Panglima TNI ditolak masuk ke Amerika. Salah satu wujudnya adalah kembali menerapkan asas resiprokal atau timbal-balik dalam kebijakan visa. “Kalau mereka kasih bebas visa, ya kita kasih juga. Kalau mereka tak kasih, kita tidak juga,” katanya seusai sidang uji materi di Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

Baca: Kronologi Panglima TNI Ditolak Masuk Amerika

Seperti diketahui, Panglima TNI batal terbang ke Amerika, Sabtu, 21 Oktober 2017, hanya beberapa saat menjelang lepas landas maskapai Emirates pukul 17.50 WIB. Padahal Panglima TNI sudah mendapatkan visa dan berada di bandara.

Larangan itu berasal dari US Custom and Border Protection yang disampaikan Emirates kepada Gatot. Tujuan Gatot ke Amerika adalah memenuhi undangan Komandan Gabungan Kepala Staf Angkatan Bersenjata Amerika Jenderal Joseph F. Dunford Jr. untuk menghadiri Chiefs of Defence Conference on Country Violent Extremist Organizations (VEOs) di Washington, DC, pada 23-24 Oktober 2017.

“Karena rasa hormat, Panglima TNI membalas surat tersebut dan berkenan hadir,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Wuryanto saat menggelar konferensi pers di Jakarta, Minggu, 22 Oktober 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Yusril mengaku terusik dengan kebijakan bebas visa yang diberikan pemerintah kepada puluhan negara, termasuk Amerika. Sebaliknya, pelancong asal Indonesia masih tetap mengajukan aplikasi visa apabila hendak berkunjung ke negara-negara tersebut.

“Kita datang ke Kedutaan Besar Australia atau Amerika Serikat, antre di tepi jalan. Kadang-kadang merasa tak enak seolah-olah kita ini bukan warga terhormat di negeri kita sendiri,” ujarnya.

Yusril mengaku menganut asas resiprokal sejak menjadi Menteri Kehakiman era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri. Pada masanya, ada 18 negara yang diberikan bebas visa ketika berkunjung ke Tanah Air.

Kedutaan Besar Amerika sendiri telah menyatakan permintaan maaf atas kejadian tersebut. Namun pemerintah tetap menuntut penjelasan soal ditolaknya Panglima TNI masuk ke Amerika, padahal ia diundang mewakili pemerintah Indonesia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

8 jam lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Sejumlah pelanggaran HAM yang ditemukan di antaranya, hak pilih kelompok marginal dan rentan, netralitas aparatur negara, hak kesehatan, dan hak hidup petugas pemilu. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Bertemu Panglima TNI, Ketua Komnas HAM Sebut Tak Khusus Bahas Soal Papua

Pertemuan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto dan Komnas HAM tidak secara khusus membahas konflik di Papua dan upaya penyelesaiannya.


Strategi Malaysia Gaet Turis Cina, Tak Hanya Bebas Visa

2 hari lalu

Legoland Malaysia, salah satu destinasi wisata favorit di Malaysia. Dok.  tiket.com
Strategi Malaysia Gaet Turis Cina, Tak Hanya Bebas Visa

Malaysia menyiapkan meja bantuan yang dikelola oleh petugas berbahasa Mandarin untuk membantu wisatawan Cina.


Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

3 hari lalu

Suasana di Kota Sorong saat TNI AL bentrok dengan Brimob Polri. TEMPO/Istimewa
Pengamat Sebut Bentrok TNI vs Polri di Sorong Tak Boleh Dianggap Hanya karena Salah Paham, Ini Alasannya

Polda Papua Barat akan menyelidiki penyebab terjadinya bentrok TNI vs Polri di Sorong.


Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

4 hari lalu

Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo (kiri) dan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto (kanan) berangkulan saat ditanya awak media perihal bentrok anggota TNI AL dan Brimob Polda Papua Barat di Sorong. Keduanya juga bersalaman saat ditemui di Kantor Jasa Marga KM 70 Tol Cikampek Utama, Jawa Barat, Senin, 15 April 2024. Foto: ANTARA/Fath Putra Mulya
Rangkulan Kapolri dan Panglima Pascabentrok Anggota Brimob vs TNI AL di Sorong

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo merangkul Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto saat ditanya soal bentrok personel Brimob dan TNI AL di Sorong


Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

4 hari lalu

Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto mengecek bantuan usai upacara keberangkatan bantuan kemanusiaan untuk Palestina di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat 29 Maret 2024. Pemerintah Indonesia mengirimkan bantuan kemanusiaan payung udara orang dan payung udara barang sebanyak 900 buah ke Yordania untuk disalurkan ke Palestina melalui metode airdrop menggunakan satu pesawat Hercules C-130J TNI AU. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha
Perubahan Istilah KKB Jadi OPM: Kronologi, Kritikan hingga Langkah Pendekatan TNI di Papua

Berikut kronologi perubahan istilah KKB menjadi OPM yang menuai kritik dari sejumlah pihak, serta pendekatan yang bakal dilakukan TNI di Papua.


TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

5 hari lalu

Kondisi terkini pilot Susi Air, Philip Mark Mehrtens, yang disandera Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM). Foto: TPNPB-OPM
TNI Ubah Penyebutan Istilah KKB Jadi OPM, Apa Konsekuensinya?

Perubahan istilah KST dan KKB menjadi OPM dianggap tidak akan menyelesaikan konflik, bahkan malah meningkatkan kekerasan


Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

7 hari lalu

Kapuspen TNI Mayjend Nugraha Gumilar (kedua dari kiri), Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih Mayjend Izak Pangemanan (ketiga dari kiri), Kadispenad Brigjen Kristomei Sianturi (paling kanan) dalam konferensi pers video viral penganiayaan warga Papua oleh anggota TNI di Subden Mabes TNI, Jakarta Pusat, pada Senin, 25 Maret 2024. Tempo/Yohanes Maharso
Kapuspen Pastikan TNI Utamakan Operasi Teritorial di Papua Meski Ubah Istilah KKB

Operasi teritorial merupakan pendekatan TNI yang dilakukan dengan mengajak semua pihak membangun dan mensejahterahkan masyarakat Papua.


Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

7 hari lalu

Ketua Komnas HAM Atnike Nova Sigiro (kiri) dan Komisioner Komnas HAM sekaligus Ketua Tim Pemantauan Pemilu 2024 Pramono Ubaid Tanthowi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait persoalan HAM selama Pemilu 2024 di Jakarta, Rabu, 21 Februari 2024. Berdasarkan pantauan pada penyelenggaraan Pemilu 2024 di 14 provinsi, Komnas HAM menemukan sejumlah pelanggaran HAM. ANTARA/Aditya Pradana Putra
Begini Respons Komnas HAM soal Perubahan Istilah KKB Jadi OPM

Komnas HAM perlu mempelajari implikasi dari kebijakan pemerintah dengan perubahan penyebutan dari KKB menjadi OPM.


TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

11 hari lalu

Sebby Sambom. phaul-heger.blogspot.com
TNI Kembali Pakai Istilah OPM , TPNPB: Eskalasi Serangan akan Meningkat

Panglima TNI disebut memerintahkan jajarannya untuk kembali menggunakan istilah OPM bagi kelompok yang selama ini disebut KKB atau KST.


Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

13 hari lalu

Marsekal Madya TNI Mohamad Tonny Harjono saat dilantik sebagai Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) di Istana Negara, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Berdasarkan LHKPN 2022, Tonny memiliki harta kekayaan sebesar 11.290.032.382. Harta tersebut terdiri dari empat tanah dan bangunan dengan total Rp 8.350.000.000 yang berada di beberapa lokasi di Bekasi, Jawa Barat. TEMPO/Subekti.
Pesan Panglima TNI ke KSAU Baru Tonny Harjono: Lakukan Terobosan

Panglima TNI pimpin serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Udara di Lanud Halim Perdanakusuma.