Jokowi Pesan ke Kepala Daerah: Anggaran Jangan Diecer

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Biro Pers Istana Kepresidenan.

    Presiden Jokowi memberikan keterangan pers mengenai Peraturan Presiden tentang Penguatan Pendidikan Karakter di Istana Merdeka, Jakarta, 6 September 2017. Biro Pers Istana Kepresidenan.

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para Kepala Daerah tidak lagi mengelola anggaran dengan pola yang sama. Jokowi mencontohkan penggunaan kenaikan anggaran seharusnya tidak diecer ke seluruh dinas, tapi digunakan untuk membangun program yang konkret.

    "Misalnya menganggarkan 10-20 pasar di daerah, minta saja, saya minta pasar selesai dua tahun. Jegrek, barangnya jadi dan rampung, bapak itu meninggalkan legacy yang baik. Jangan diecer-ecer," kata Jokowi saat memberi pengarahan di rapat kerja pemerintah dengan gubernur, bupati, dan kali kota seluruh Indonesia, di Istana Negara, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Baca: Kumpulkan Kepala Daerah, Jokowi: Kalian Takut OTT Enggak?

    Menurut Jokowi, politik anggaran penting dilakukan kepala daerah tetapi pengelolaan APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) jangan lagi menggunakan pola lama. Jokowi menilai masih banyak kepala daerah melakukan pola lama yang mirip. Misalnya, kata dia, ada anggaran Rp 1 triliun pada APBD di suatu kabupaten, maka anggaran itu langsung dibagi ke dinas-dinas.

    Lalu, dia melanjutkan, jika tahun depannya ada kenaikan anggaran 10 persen sehingga anggara APBD menjadi Rp 1,1 triliun, kanaikan anggaran Rp 100 miliar itu langsung dibagi ke 10 dinas. Penggunaan anggaran pun tidak diarahkan oleh kepala daerah, tapi kepala dinas keuangan. Seharusnya, kata Jokowi, penentuan penggunaan anggaran itu dilakukan gubernur, bupati, dan wali kota.

    "Saya ingin infrastruktur, saya ingin dua tahun rampung, saya minta 60 persen anggaran di sini. Ini barangnya akan kelihatan kalau Bapak/Ibu berani menentukan seperti itu," kata Jokowi. Sebaliknya, Jokowi memastikan hasil pembangunan tidak akan terwujud, jika anggaran diecer-ecer. "Tidak ada barang yang nongol. Percaya saya," ucapnya.

    Baca juga: Jokowi: PT SMI Itu Apa? Sri Mulyani Indrawati Ya?

    Dia mengatakan, tugas kepala daerah meyakinkan DPRD agar menyetujui program yang akan dilakukan gubernur, bupati, dan wali kota. Jika kepala daerah tidak bisa mengendalikan DPRD, Jokowi menyebut kepala daerah tersebut tidak kuat. Tetapi ia meyakini para kepala daerah bisa mengendalikan DPRD asal niatnya baik untuk memajukan daerah.

    Hari ini Presiden Jokowi menggelar rapat bersama kepala daerah di seluruh Indoneisa. Rapat digelar di Istana Negara. Dalam kesempatan itu, hadir Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan lainnya.


     

     

    Lihat Juga