Kumpulkan Kepala Daerah, Jokowi: Kalian Takut OTT Enggak?

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo berdialog dengan para praktisi di bidang kopi dalam acara `Ngopi Sore Bersama Presiden` di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Oktober 2017. Dalam acara tersebut, presiden berdialog dengan sejumlah pelaku di bidang kopi, dari petani, barista, pemilik kafe, hingga produsen mesin penyangrai kopi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    Presiden Joko Widodo berdialog dengan para praktisi di bidang kopi dalam acara `Ngopi Sore Bersama Presiden` di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 1 Oktober 2017. Dalam acara tersebut, presiden berdialog dengan sejumlah pelaku di bidang kopi, dari petani, barista, pemilik kafe, hingga produsen mesin penyangrai kopi. ANTARA FOTO/Rosa Panggabean

    TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Joko Widodo mengumpulkan para bupati, wali kota, dan gubernur seluruh Indonesia di Istana Kepresidenan untuk memberikan arahan, Selasa, 24 Oktober 2017. Dalam salah satu isi arahannya, Jokowi sempat menyinggung masalah maraknya operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap kepala daerah.

    "Ini pada takut semua sama OTT enggak? Pada takut? Ya, jangan beri ruang," ujar Jokowi.

    Baca: Banyak Kepala Daerah Terjebak Korupsi, Begini Kata KPK

    Hingga September 2017, KPK mencatat ada lima kepala daerah yang terjaring OTT. Mereka adalah Gubernur Bengkulu Ridwan Mukti, Bupati Pamekasan Achmad Syafii, Wali Kota Tegal Siti Masitha, Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen, dan Wali Kota Batu Eddy Rumpoko.

    Secara keseluruhan, sejak 2004 hingga Juni 2017, data statistik KPK menyebutkan ada 78 kepala daerah yang berurusan dengan KPK. Rinciannya adalah 18 orang gubernur dan 60 orang wali kota atau bupati.

    Baca: Berikut 7 Kepala Daerah yang Jadi Tersangka KPK di Tahun ini

    Jokowi menegaskan, kepala daerah tak perlu takut terhadap ancaman OTT selama tidak berbuat salah. Walau begitu, dia juga akan menciptakan sistem untuk memudahkan perencanaan di daerah agar tak rentan praktik korupsi.

    Beberapa di antaranya pengembangan lebih lanjut sistem e-planning, e-budgeting, dan e-procurement. Jokowi yakin OTT perlahan akan berkurang jika sistem-sistem tadi berjalan baik.

    "Saya juga titip, hati-hati. Jangan ada yang main-main soal uang, apalagi APBD. Saya tidak bisa bilang jangan kepada KPK (untuk tidak menangkap kepala daerah korup). Saya hanya bantu bangun sistem, lho, ya," ujar Jokowi.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.