Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Panglima TNI Ogah Membaca Dokumen AS Soal Peristiwa 1965

image-gnews
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. ANTARA
Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo. ANTARA
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo ogah membaca 30 ribu halaman dokumen arsip Keamanan Nasional (National Security Archive) Amerika Serikat yang mengungkap soal pembunuhan massal pasca peristiwa G 30 S pada 1965.

"Ya ngapain saya baca dokumen itu. Itu kan tiap negara. Di manapun perwakilan sebuah negara pasti memberi laporan kepada pemerintahannya," ujar Gatot kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Oktober 2017.

Baca juga: Amnesty International: Dokumen AS Gambaran Awal Peristiwa 1965

Gatot Nurmantyo melanjutkan bahwa dirinya enggan berkomentar lebih jauh soal keberadaan dokumen AS tersebut. Ia menyarankan awak media untuk bertanya saja kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi. "Saya juga belum tahu detilnya saat itu kayak apa, masih kecil kok. Tanya Menlu saja ya," ujar Gatot menegaskan.

Dalam dokumen yang dilansir NSA tersebut menunjukkan bahwa  Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengetahui secara mendetail keterlibata Angkatan Darat (AD) dalam operasi pembunuhan massal terhadap anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) sejak 1965.

Saksikan: Dokumen 1965 Diungkap, Amerika Terlibat Pembantaian PKI 

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dokumen yang dilansir melalui laman resmi NSA itu menunjukkan lebih jauh bahwa para diplomat di Kedutaan Besar AS di Jakarta kala peristiwa itu berlangsung menyimpan catatan identitas para pemimpin PKI yang dibunuh, dan para pejabat AS yang mendukung secara aktif upaya-upaya AD untuk menghancurkan gerakan buruh yang berorientasi kiri di Indonesia.

Baca juga: Dokumen Rahasia AS Sebut Pihak-pihak yang Terlibat di Kasus 1965

Dokumen Kedubes AS soal peristiwa  65 ini berasal dari 30.000 halaman arsip catatan harian Kedutaan Besar AS di Jakarta, Indonesia, dari 1964 hingga 1968. Dokumen yang sebelumnya dinyatakan dirahasiakan (classified), diproses oleh National Declassification Center sebagai tanggapan terhadap tumbuhnya minat publik mengetahui lebih jauh tentang dokumen-dokumen AS lainnya berkaitan dengan pembunuhan massal 1965-66.

ISTMAN MP

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Mantan Panglima TNI Jenderal (Purn) Gatot Nurmantyo dalam rakernas 2022 Partai Pelita di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, Senin, 16 Mei 2022. Sumber: youtube Partai Pelita
Alasan KAMI Nonaktifkan Anggotanya yang Dukung Calon di Pilpres 2024

Meski begitu, Gatot Nurmantyo mengatakan pihaknya tidak bisa melarang anggotanya untuk mendukung salah satu pasangan di Pilpres 2024.


Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

24 November 2023

Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI, Gatot Nurmantyo, sedang memberikan keterangan kepada wartawan di Kawasan Menteng, Jakarta Pusat, pada Jumat, 24 November 2023. Tempo/ Adil Al Hasan
Gatot Nurmantyo Tegaskan Tak Mendukung Salah Satu Calon di Pilpres 2024

Gatot Nurmantyo mengatakan aktivis Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia yang dukung mendukung di Pilpres 2024 hari ini mulai dinonaktifkan.


Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

24 November 2023

Presiden Joko Widodo saat melantik Panglima TNI terpilih Jenderal Agus Subiyanto menjadi Panglima TNI di Istana Negara, Jakarta, Rabu 22 November 2023. Adapun Agus dilantik untuk menggantikan Laksamana Yudo Margono yang segera memasuki masa pensiun. Jenderal Agus Subiyanto dilantik Presiden Jokowi sebagai KSAD menggantikan Jenderal Dudung Abdurrahman pada 25 Oktober 2023. Karier Agus pun cukup moncer, terutama setelah menjabat sebagai Dandim 0735/Surakarta pada 2009-2011 atau bertepatan saat Presiden Jokowi masih menjabat sebagai Wali Kota Solo. Selain itu, Agus juga pernah menjabat sebagai Komandan Pasukan Pengamanan Presiden (Danpaspampres), Pangdam Siliwangi, dan Wakil Kepala KSAD sebelum dilantik menjadi KSAD. TEMPO/Subekti.
Jenderal Agus Subiyanto Panglima TNI ke-6 Masa Pemerintahan Jokowi, Berikut Profil Lainnya

Perjalanan kepemimpinan Panglima TNI selama sembilan tahun pemerintahan Jokowi, dari Moeldoko hingga Jenderal Agus Subiyanto.


Dokumen AS Bocor: China Siapkan Unit Drone Mata-mata Supersonik dan Abaikan Permintaan Senjata Wagner

21 April 2023

Balon mata-mata Cina yang diduga melayang ke laut setelah ditembak jatuh di lepas pantai di Surfside Beach, Carolina Selatan, AS 4 Februari 2023. Pesawat tempur militer Amerika Serikat (AS) menembak jatuh yang diduga balon mata-mata Cina di lepas pantai South Carolina. REUTERS/Randall Hill
Dokumen AS Bocor: China Siapkan Unit Drone Mata-mata Supersonik dan Abaikan Permintaan Senjata Wagner

Dokumen AS yang bocor ungkap bahwa China siapkan unit drone mata-mata supersonik dan tolak permintaan grup Wagner.


Pembocor Dokumen AS Jack Teixeira tetap Mendekam di Penjara saat Nanti Persidangan, Apa Motifnya?

20 April 2023

Agen FBI menangkap Jack Teixeira, seorang pegawai Garda Nasional Angkatan Udara AS, setelah kebocoran dokumen rahasia AS secara online di North Dighton, Massachusetts, AS, 13 April , 2023. Dokumen-dokumen rahasia Pentagon yang bocor mengenai informasi sensitif tentang perang Ukraina dan sejumlah negara lain, termasuk sekutu AS. WCVB-TV via ABC via REUTERS.
Pembocor Dokumen AS Jack Teixeira tetap Mendekam di Penjara saat Nanti Persidangan, Apa Motifnya?

Pembocor dokumen AS, Jack Teixeira, akan tetap mendekam di penjara saat menanti persidangan. Apa sebenarnya motifnya?


Inilah Isi Dokumen AS yang Sempat Bocor ke Publik

17 April 2023

Inilah Isi Dokumen AS yang Sempat Bocor ke Publik

Lebih dari 100 halaman dokumen AS Departemen Pertahanan diduga bocor di media sosial. Kebocoran ini salah satu pelanggaran terbesar intelijen.


Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

19 Februari 2023

Juru Bicara Partai Ummat Mustofa Nahrawardaya membeberkan beberapa alasan penting di balik Partai Ummat mendukung Anies Baswedan maju Pilpres 2024 mendatang, Sabtu, 18 Februari 2023. Istimewa
Usung Anies Baswedan Sebagai Capres, Partai Ummat Akui Belum Komunikasi dengan Partai Anggota Koalisi Perubahan

Partai Ummat menyatakan akan segera menjalin silaturahmi dengan partai anggota Koalisi Perubahan soal dukungan mereka terhadap Anies Baswedan.


Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

18 Februari 2023

Ketua Majelis Syuro Partai Ummat, Amien Rais, menyampaikan hasil Rakernas partainya yang memutuskan mendukung Anies Baswedan untuk maju pada Pilpres 2024. Rakernas Partai Ummat digelar di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta Timur dan ditutup pada Rabu, 15 Februari 2023. TEMPO.CO/ FARREL FAUZAN
Ini Cerita Anies Baswedan Dapat Dukungan Partai Ummat

Partai Ummat menyatakan Anies Baswedan bukan calon tunggal yang sempat mereka pertimbangkan untuk maju pada Pilpres 2024.


10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

26 Juli 2022

Nikita Mirzani menyambangi divisi Propam Mabes Polri, Jakarta, 22 Juni 2022. Kedatangan Nikita tersebut untuk meminta perlindungan hukum dan melaporkan kasus pengepungan rumahnya oleh anggota Polres Serang Kota. TEMPO/ Febri Angga Palguna
10 Kasus Nikita Mirzani Membuatnya Harus Berurusan dengan Polisi

Nikita Mirzani ditangkap Satreskrim Polresta Serang Kota Polda Banten di Senayan City, Jakarta Selatan, 21 Juli 2022. Ini kontroversi lainnya.


UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

20 Mei 2022

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid mengikuti rapat kerja dengan Komisi VIII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin, 28 September 2020. Rapat tersebut membahas percepatan peraturan Menteri Keuangan (PMK) tentang penentuan tarif layanan sertifikasi halal dan membahas pengecualian moratorium gedung baru Negara untuk elayanan langsung Kementerian Agama RI di Provinsi/Kabupaten/Kota/Kecamatan. TEMPO/M Taufan Rengganis
UAS Ditolak Singapura, Wamenag: Jangan Dikaitkan Soal Pesanan Jakarta

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa'adi menyatakan prihatin terhadap kasus pencekalan Ustad Abdul Somad atau UAS di Singapura.