TEMPO.CO, Jakarta - Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP65) mengadukan sejumlah aksi persekusi dan intimidasi terhadap kegiatan yang berkaitan dengan korban peristiwa 1965 di sejumlah tempat. Ketua YPKP65 Bedjo Untung menyebut intimidasi dilakukan organisasi kemasyarakatan tertentu hingga aparat penegak hukum.
"Salah satunya, yaitu pembubaran paksa kegiatan di Kroya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah," katanya di kantor pusat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Oktober 2017.
Baca: Datangi Komnas HAM, Bedjo Untung YPKP65 Laporkan Dokumen AS
Pada Senin, 21 Agustus 2017, sejumlah ormas diduga melakukan intimidasi berupa penghentian paksa pertemuan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta para korban peristiwa 1965. Acara tersebut, kata Untung, sebenarnya atas inisiasi LPSK yang ingin memberikan layanan medis kepada korban. "Para korban itu kan sudah tua dan sakit-sakitan, tapi justru dibubarkan," ujarnya.
Selain aksi persekusi dan intimidasi, ada dua hal lain yang dilaporkan YPKP65 kepada Komnas HAM hari ini. Pertama, tentang dokumen rahasia Amerika Serikat mengenai keterlibatan Tentara Nasional Angkatan Darat dalam tragedi 1965-1966. Laporan kedua, temuan kuburan massal korban pembunuhan 1965-1966. Bedjo menyebutkan titik kuburan yang ditemukan YPKP65 bertambah dari 122 titik menjadi 132 titik.
Baca: Komnas HAM Akan Lanjutkan Penyelidikan Peristiwa 1965
Tak hanya di Cilacap, pada Kamis, 14 April 2016, sebuah organisasi massa juga diduga membubarkan perkumpulan lokakarya YPKP di Cianjur. Lokakarya tersebut rencananya digelar pada 14-16 April 2016.
Meski dibubarkan, Bedjo mengatakan lokakarya tetap diselenggarakan, tapi berpindah tempat ke LBH Jakarta. "Pertemuan-pertemuan lain di Bukittinggi, Sumatera Barat, dan Solo, Jawa Tengah, juga dibubarkan," ucapnya.
Baca: Mengapa Berkas Penyelidikan Peristiwa 1965 Selalu Dikembalikan?
Intimidasi tak hanya terjadi pada kegiatan, tapi juga terhadap anggota YPKP65. Bedjo pun mengaku heran. "Organisasi kami ini terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM, kami mendukung Pancasila, tapi masih diawasi terus," tuturnya.
Muhammad Nurkhoiron, anggota YPKP65 dari Pekalongan, Jawa Tengah, menceritakan bagaimana ia kerap diintai aparat militer. Ia juga menyebut masih banyak intimidasi yang diterima korban peristiwa 1965.