Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Wiranto: Pembahasan Densus Antikorupsi Butuh Waktu Panjang

image-gnews
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan RI, Wiranto dilarang masuk ke Amerika Serikat pada 15 Januari 2004. Kala itu, ia masih menjabat sebagai Jenderal TNI (Purn) dan calon presiden 2004. Wiranto dituduh terlibat kejahatan perang oleh pengadilan Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Ia didakwa terlibat tindak kekerasan di Timor-Timur pada 1999. TEMPO/Imam Sukamto
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menegaskan pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi belum akan diwujudkan. Sebab, sejumlah kajian diperlukan untuk memastikan pembentukan densus tersebut tak sia-sia.

"Salah satunya karena memang lembaga ini harus dikoordinasikan dengan kejaksaan. Bagaimana mengenai masalah penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan satu atap. Itu tentu butuh payung undang-undang," ujar Wiranto seusai rapat terbatas di Istana Kepresidenan, Selasa, 24 Oktober 2017.

Baca: Pemerintah Belum Menyetujui Pembentukan Densus Antikorupsi

Hal lain yang masih perlu dikaji adalah masalah anggaran. Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengusulkan anggaran untuk Densus Antikorupsi sebesar Rp 2,6 triliun.

Wiranto mengatakan anggaran sebesar itu untuk lembaga baru membutuhkan kajian yang mendalam. Apalagi Anggaran Pendapatan Belanja Negara 2018 akan disahkan dalam waktu dekat. "Tak ada waktu lagi untuk membahas anggaran Densus Antikorupsi dengan lengkap," ucapnya.

Baca: Ini Syarat Anggaran Densus Antikorupsi agar Dialokasikan

Masalah organisasi pun, kata Wiranto, perlu dikaji. Mengutip Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur, Wiranto menyampaikan masih diperlukan kajian perihal bentuk organisasi densus seperti apa, siapa yang memimpin, hingga bagaimana kenaikan pangkat untuk personelnya agar densus itu benar-benar berfungsi sebagaimana mestinya.

"Di sisi lain, harus ada persetujuan Polri dan kejaksaan untuk penyusunan struktur organisasi itu. Baru nanti ada satu usulan kepada Presiden mengenai Densus Tipikor tersebut," kata Wiranto. Sebagai catatan, Densus Antikorupsi dirancang untuk memiliki fungsi penuntutan seperti kejaksaan.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Soal Densus Tipikor, Eks Pimpinan KPK Minta Polri Pikir Ulang

Wiranto enggan berspekulasi kajian mendalam itu akan memakan waktu berapa lama. Namun, ia menyampaikan, tanggung jawab untuk melakukan kajian mendalam telah diserahkan Presiden Joko Widodo kepada kementeriannya.

Usul pembentukan Densus Antikorupsi pertama kali diungkapkan Jenderal Tito Karnavian dalam rapat di Dewan Perwakilan Rakyat beberapa waktu lalu. Tujuannya, menurut Tito, agar Mabes Polri makin terlibat dalam pencegahan dan penindakan korupsi di Indonesia.

Namun usul itu dipertanyakan sejumlah pihak. Selain ditakutkan akan tumpang tindih dengan keberadaan KPK, struktur Densus Antikorupsi yang dipaparkan Tito terlampau gemuk. Sebab, densus tersebut juga dirancang memiliki fungsi penuntutan serta memiliki sumber daya manusia hingga sekitar 3.000 orang.

Secara anggaran pun pembentukan Densus Antikorupsi dianggap terlampau mahal. Menurut Tito, idealnya, dibutuhkan dana Rp 2,6 triliun untuk pembentukan Densus Antikorupsi.

Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Polisi Tangkap Terduga Teroris di Bandar Lampung

10 Juni 2019

Ilustrasi pengamanan terorisme. TEMPO/Iqbal Lubis
Polisi Tangkap Terduga Teroris di Bandar Lampung

Terduga teroris ditangkap saat berada di Pasar Tugu, Kota Bandar Lampung, pada Minggu siang, 9 Juni 2019.


Pengamat Hukum: Urgensi Densus Antikorupsi Perlu Ditinjau Ulang

30 Desember 2017

Presiden Joko Widodo menugaskan Menkopolhukam Wiranto untuk melakukan pendalaman terhadap pembentukan Densus Tipikor.
Pengamat Hukum: Urgensi Densus Antikorupsi Perlu Ditinjau Ulang

Menurut Fickar pembentukan Densus Antikorupsi tidak akan berpengaruh banyak terhadap pemberantasan korupsi.


Tak Kunjung Dibentuk, Begini Maju-Mundur Wacana Densus Tipikor

30 Desember 2017

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian memberi pernyataan seusai memimpin perayaan hari ulang tahun ke-67 Korps Polairud di Lapangan Udara Pondok Cabe, Tangerang Selatan, 5 Desember 2017. Tempo/Arkhelaus W.
Tak Kunjung Dibentuk, Begini Maju-Mundur Wacana Densus Tipikor

Pembentukan Densus Tipikor kembali diwacanakan oleh Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

29 Desember 2017

Kapolri, Jenderal Tito Karnavian rapat kerja dengan Komisi III DPR  di Gedung DPR RI, Jakarta, 15 OKtober 2017. Rapat itu membahas evaluasi 15 tahun pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pemberantasan tindak pidana korupsi serta kendala dan hambatan yang masih ditemui para penegak hukum. TEMPO/Amston Probel
Kapolri Tito: Densus Tipikor Dibentuk Setelah Pansus KPK Reda

Rencana Kapolri membentuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi akan dilanjutkan setelah perseteruan KPK dengan DPR mereda.


Ketua Komisi Hukum Menilai Negara Butuh Densus Tipikor

2 November 2017

Ketua Komisi III DPR RI Bambang Soesatyo saat memimpin rapat kerja bersama mitra kerja di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 19 September 2017. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketua Komisi Hukum Menilai Negara Butuh Densus Tipikor

Polri merancang dan menyiapkan Densus Tipikor karena jelajah kerja institusi tersebut mencakup seluruh wilayah negara.


Soal Densus Tipikor, Kabareskrim: Sifatnya Mirip Densus 88

1 November 2017

Kabareskrim Polri Komjen Ari Dono Sukmanto saat menetapkan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai tersangka terkait kasus penistaan agama di Bareskrim, Mabes Polri, Jakarta, 16 November 2016. Polri meningkatkan kasus tersebut dari penyelidikan ke penyidikan. TEMPO/Subekti.
Soal Densus Tipikor, Kabareskrim: Sifatnya Mirip Densus 88

Kabareskrim Mabes Polri Komjen Ari Dono mengungkapkan alasan pembentukan Densus Tipikor. Menurut Ari Densus Tipikor untuk pencegahan dan pembinaan.


Jaksa Agung: Penundaan Densus Antikorupsi Sudah Tepat

27 Oktober 2017

Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian, Ketua KPK Agus Rahardjo dan Jaksa Agung HM Prasetyo usai menandatangani kerjasama dalam bidang pemberantasan korupsi. TEMPO/Rezki Alvionitasari
Jaksa Agung: Penundaan Densus Antikorupsi Sudah Tepat

Menurut Jaksa Agung, yang lebih penting adalah meningkatkan kualitas aparat penegak hukum yang sudah ada.


Cerita Ketua Apeksi Soal Perlu Tidaknya Densus Antikorupsi

27 Oktober 2017

Walikota Tangerang Selatan Airin Rachmi Diany memberikan sambutan pada pembukaan Indonesia Future City & REI Mega Expo 2017 di ICE BSD, Serpong, 14 September 2017. Tempo/Hendartyo Hanggi
Cerita Ketua Apeksi Soal Perlu Tidaknya Densus Antikorupsi

Jika Densus Antikorupsi terbentuk, akan ada delapan lembaga yang mengawasi berjalannya pemerintahan daerah..


Politikus PDIP Ngotot Minta Polri Bentuk Densus Antikorupsi

26 Oktober 2017

Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar didampingi Wakil Ketua Pansus Eddy Kusuma Wijaya, Anggota Pansus Henry Yosodiningrat dan Arteria Dahlan memberikan keterangan terkait tidak hadirnya KPK pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat,  7 Oktober 2017. Rapat yang semula digelar untuk mengklarifikasi temuan Pansus Hak Angket KPK ini tidak dihadiri KPK karena masih menunggu putusan MK soal uji materi pasal Hak Angket dalam UU MD3. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Politikus PDIP Ngotot Minta Polri Bentuk Densus Antikorupsi

Eddy Kusuma Wijaya menilai Presiden Jokowi tidak membatalkan rencana pembentukan Densus Antikorupsi.


Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

26 Oktober 2017

Suasana Upacara Pengukuhan Kapolri Jenderal Pol Prof. H. Muhammad Tito Karnavian, M.A., Ph.D. sebagai GURU BESAR ( Profesor ) bertempat di Auditorium STIK/PTIK, Jakarta, 26 Okt 2017. TEMPO/Maria Fransisca.
Kapolri Tito Karnavian Tetap Siapkan Struktur Densus Antikorupsi

Tito Karnavian menegaskan bahwa Densus Antikorupsi tidak akan mengurangi kewenangan KPK.