Sidang Paripurna DPR Bahas Perpu Ormas, Demokrat Minta Waktu Lobi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    Suasana sidang paripurna DPR RI dengan agenda mengambil persetujuan terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Berdasarkan absen rapat ini dihadiri 328 anggota. Jakarta, 24 Oktober 2017. TEMPO/Ahmad Faiz

    TEMPO.CO, Jakarta - Politikus Partai Demokrat, Fandi Utomo, meminta pimpinan sidang paripurna DPR RI dengan agenda membahas persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan menyediakan waktu untuk melobi. Sebab, hingga saat ini, masih ada tiga partai yang menolak pembahasan perpu itu dan tiga partai lain mendukung dengan catatan.

    "Kami usulkan pimpinan menyediakan waktu untuk lobi agar tercapai musyawarah untuk mufakat," ucapnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Baca: Fraksi Gerindra dan PKS DPR Tolak Perpu...

    Menurut Fandi, perpu ini telah menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Bahkan dua ormas Islam moderat terbesar di Indonesia, yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, saja berbeda pandangan. "Ini keterbelahan yang harus dicarikan jalan keluarnya."

    Dalam penyampaian pandangan mini fraksi di Komisi Pemerintahan kemarin, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional menolak perpu ini. Sedangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Golongan Karya, Partai NasDem, dan Partai Hati Nurani Rakyat mendukung. 

    Adapun Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Persatuan Pembangunan setuju pembahasan dengan catatan segera direvisi secara terbatas. Menurut Fandi, catatan ini harus diperhatikan baik-baik oleh pemerintah.

    Baca juga: Bahas Perpu Ormas, DPR Undang Eks HTI, FPI...

    Partai Demokrat tidak akan mengubah sikapnya bila pemerintah mau merevisi terbatas. "Jika pemerintah enggan, Partai Demokrat harus menyatakan menolak perpu ini," tutur Fandi. 

    Sidang paripurna DPR RI kali ini juga diwarnai hujan interupsi. Begitu Ketua Komisi Pemerintahan Zainuddin Amali selesai menyampaikan laporan, para anggota Dewan berebut menyampaikan pendapatnya. Hingga laporan ini ditulis, sidang paripurna membahas perpu tersebut masih berlangsung. 


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.