Ini Risiko Jika DPR Anggarkan Dana untuk Densus Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Endri Kurniawati

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (kanan) dan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Badan Anggaran dari Fraksi NasDem, Johnny Gerard Plate, mengatakan DPR sudah tidak punya waktu lagi untuk membahas anggaran untuk Detasemen Khusus (Densus) Antikorupsi. Dia mengingatkan bahwa Presiden Joko Widodo telah menyatakan baru akan membahas rencana pembentukan Densus dalam rapat terbatas hari ini, Selasa, 24 Oktober 2017.

    Untuk mengalokasikan anggaran bagi kementerian atau lembaga, Badan Anggaran maupun pemerintah harus mengikuti prosedur. Ada risiko yang harus ditanggung jika Badan Anggaran DPR tidak mematuhi prosedur itu. "Kalau kami bahas atau memberikan anggaran maka akan melanggar hukum karena lembaganya belum ada," ujar Johnny, Senin, 23 Oktober 2017.

    Baca: Berapa Anggaran Densus Antikorupsi? Banggar DPR: Nol Rupiah ...

    Kepolisian RI telah mengajukan anggaran sebesar Rp2,6 triliun untuk pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi Polri. Anggaran itu dibutuhkan untuk membiayai pembentukan unit hingga penyediaan sumber daya manusia.

    Saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi Hukum DPR pada Kamis pekan lalu, 18 Oktober 2017, Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian merinci kebutuhan anggaran itu. Di antaranya untuk belanja pegawai yang jumlahnya 3.560 personel mencapai Rp786 miliar, belanja barang operasional penyelidikan dan penyidikan Rp359 miliar, dan belanja modal Rp1,55 triliun. "Termasuk membuat sistem dan kantor serta pengadaan alat penyelidikan, penyidikan, pengawasan. Karena itu setelah ditotal mencapai Rp2,6 triliun," kata Tito.

    Baca juga: Soal Densus Tipikor, Eks Pimpinan KPK Minta Polri Pikir Ulang

    Pemerintah belum memastikan akan memenuhi permintaan itu. Bahkan ada kemungkinan permintaan anggaran itu kandas, karena anggaran itu belum pernah dibahas oleh DPR. Presiden Joko Widodo telah menyatakan baru akan membahas rencana pembentukan Densus dalam rapat terbatas hari ini, Selasa 24 Oktober 2017.

    Presiden Joko Widodo telah menyatakan baru akan membahas rencana pembentukan Densus Antikorupsi dalam rapat terbatas hari ini, Selasa 24 Oktober 2017.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tahun-Tahun Indonesia Juara Umum SEA Games

    Indonesia menjadi juara umum pada keikutsertaannya yang pertama di SEA Games 1977 di Malaysia. Belakangan, perolehan medali Indonesia merosot.