Presiden Jokowi Teken PP Restitusi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan sambutan dalam acara Perempuan dan Inovasi di Gedung Kementerian PP dan PA, Jakarta, 26 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise memberikan sambutan dalam acara Perempuan dan Inovasi di Gedung Kementerian PP dan PA, Jakarta, 26 April 2016. TEMPO/Aditia Noviansyah

    TEMPO.CO, Jakarta -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah meneken Peraturan Pemerintah tentang pemberian restitusi atau ganti rugi terhadap korban tindak pidana. Peraturan Pemerintah dengan Nomor 43 Tahun 2017 itu menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise ditandatangani pekan lalu.

    "Maksudnya pemberian ganti rugi, apakah pakai uang denda, sita rumah, atau ada tuntutan khusus kepada keluarga. Semua sudah diatur dalam aturan itu," ujar Yohana di kompleks Istana Kepresidenan, Senin, 23 Oktober 2017.

    Yohana melanjutkan bahwa aturan tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana. Adapun dikenakan ke pidananya nanti bisa melalui penyidik yang melakukan pemberkasan atau melalui jaksa yang melakukan penuntutan. Keputusannya, bisa sebelum pengadilan maupun sesudah pengadilan.

    Baca juga: Ditjen Pajak Akan Umumkan Penyimpangan Restitusi Pajak

    Kepala Biro Hukum Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Hasan, membenarkan pernyataan Yohana. Ia berkata, PP Pemberian Restitusi tersebut ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar tidak ada korban yang tidak mendapat ganti rugi.

    Adapun tanggung jawab pemberian restitusi itu akan difokuskan terutama pada korban pormografi, kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, dan perdagangan orang. Sebab, kata Hasan, korban-korban tindak kejahatan itulah yang dirasa paling membutuhkan ganti rugi.

    "Korban juga harus memenuhi persyaratan identitas, tindak pidana apa yang dialami, ada KTP kah. Semua itu akan diatur dalam PP," ujar Hasan.

    Ditanyai apakah besaran ganti rugi yang diberikan kepada korban juga diatur dalam PP, Hasan membenarkan. Namun, hal tersebut lebih spesifik untuk ganti rugi materil. Nah, untuk ganti rugi immateril, penentuannya akan dilakukan bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban agar tak ada upaya pemersana ganti rugi juga.

    "Kadang menentukan besaran ganti rugi itu kadang terlalu besar atau korbannya nggak tahu seberapa besar ganti rugi yang pas," ujar Hasan.

    Ditanyai lebih lanjut apakah ada sanksi bagi mereka yang tidak mampu membayar ganti rugi, Hasan mengatakan PP Restitusi tidak bisa mengatur sanksi. Hal itu akan diserahkan ke hakim, kecuali dibuat UU yang berkaitan dengan restitusi. "Makanya lagi kami usulkan restitusi melalui UU," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.