DPR Bahas Perpu Ormas, Pemerintah Bergeming Soal Asas Pancasila

TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah siap mengakomodasi masukan sejumlah fraksi di Dewan Perwakilan Rakyat, yang meminta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perpu Ormas) segera direvisi setelah disahkan. Namun pemerintah menutup diri bila revisi itu menyangkut larangan penyebaran ideologi selain Pancasila dan mekanisme pembubaran.

Menurut Tjahjo, kewajiban setiap ormas untuk berasaskan Pancasila sudah final. Karena itu, pemerintah enggan bila harus menunggu pengadilan untuk membubarkan ormas yang disinyalir menganut paham anti-Pancasila.

Baca: DPR Akan Ambil Keputusan Perpu Ormas Hari Ini

"Kalau asasnya lain, masak harus di pengadilan? Pokoknya, yang prinsip jangan diutak-atik. Orang boleh berormas, tapi kalau dia berormas punya agenda lain mengubah Pancasila, lah, masak harus diberi peluang? Kan tidak. Itu saja," katanya setelah mendengarkan pandangan mini fraksi di Komisi Pemerintahan, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 23 Oktober 2017.

Tjahjo menampik pemerintah dianggap otoriter. Menurut dia, pemerintah menghargai upaya sejumlah kalangan yang mendaftarkan uji materi ke Mahkamah Konstitusi terkait dengan Perpu Ormas tersebut. "Sekarang pun pemerintah masih membuka peluang. Mau menggugat, mau mengajukan ke MK, ke PTUN (pengadilan tata usaha negara), atau DPR, itu juga bagian dari proses," tuturnya.

Dalam rapat membahas Perpu Ormas, sejumlah fraksi menyoroti penghapusan mekanisme pembubaran ormas melalui pengadilan. Partai Gerindra, misalnya, menganggap hilangnya norma itu membuat pemerintah saat ini seperti rezim Orde Baru. "Perpu ini antidemokrasi dan memberikan kewenangan seluas-luasnya pada pemerintah," ucap juru bicara Partai Gerindra, Azikin Solthan.

Simak: Tjahjo Kumolo Ingin Pembahasan Perpu Ormas Mencapai Mufakat

Azikin menilai penerbitan perpu tersebut untuk menindak ormas bukan langkah yang bijak. "Perpu ini hanya menunjukkan ketidakmampuan pemerintah dalam membina ormas," ujarnya.

Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional Yandri Susanto menuturkan penghapusan mekanisme peradilan akan menimbulkan masalah serius dan merupakan bentuk pelanggaran terhadap prinsip negara hukum dan demokrasi.

Juru bicara Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Yaqut Cholil Qoumas, mendukung Perpu Ormas, tapi dengan catatan merevisi mekanisme pemberian sanksi dan pembubaran. "Perlu regulasi baru yang mengatur ormas agar tidak memberikan ruang untuk makar, tapi tidak memberikan ruang pemerintah bersikap otoriter dan menjunjung tinggi HAM (hak asasi manusia)," katanya.

Senada dengan Yaqut, juru bicara Fraksi Partai Demokrat, Muhammad Afzal Mahfuz, meminta pemerintah merevisi sejumlah norma sehingga perpu ini tetap mengedepankan asas hukum yang adil.

Lihat: Yusril Minta MK Mempercepat Putusan Soal Perpu Ormas

Meski masih ada penolakan dan sejumlah catatan, DPR dan pemerintah sepakat membawa perpu ini ke pembahasan tingkat kedua atau paripurna pada esok hari. Ketua Komisi Pemerintahan Zainuddin Amali mengatakan masih berharap ada kesepakatan di antara fraksi yang berbeda. "Kami masih berharap ada perubahan-perubahan sehingga kami bisa mengambil keputusan yang musyawarah mufakat," tuturnya.

Namun, seandainya tidak tercapai kesepakatan di antara fraksi, maka pengambilan keputusan Perpu Ormas akan dilakukan secara voting. "Kalaupun tidak, maka terpaksa kita harus melakukan pemungutan suara," ucap politikus Partai Golkar ini.