Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Partai Idaman Tak Lolos Verifikasi, Rhoma Adukan KPU ke Bawaslu

image-gnews
Ketua Partai Idaman, Rhoma Irama, menyerahkan berkas kepada kepala bagian Temuan Laporan Pelanggaran,  Ibu Yusti Erlina, tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran KPU di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Ketua Partai Idaman, Rhoma Irama, menyerahkan berkas kepada kepala bagian Temuan Laporan Pelanggaran, Ibu Yusti Erlina, tentang adanya dugaan pelanggaran administrasi pendaftaran KPU di gedung Bawaslu, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017. TEMPO/Maria Fransisca
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta-Ketua Partai Islam Damai Aman (Idaman) Rhoma Irama bersama beberapa pengurus mendatangi Badan Pengawas Pemilu, Jakarta Pusat, Senin, 23 Oktober 2017. Kedatangan Rhoma untuk melaporkan dugaan pelanggaran tahapan pendaftaran pemilu dan verifikasi partai oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Pengaduan Rhoma Irama diterima oleh  Kepala bagian Temuan Laporan Pelanggaran Bawaslu Yusti Erlina.  Menurut Rhoma Partai Idaman baru mendaftar namun sudah diverifikasi. "Secara administratif bahwa yang seharusnya kita mendaftar, tapi sudah diverifikasi," kata Rhoma.

Baca: Daftar Pemilu 2019, Partai Idaman Tak Punya Target Khusus

Rhoma menuturkan Sistem Informasi Partai Politik (Sipol) yang up and down sering diretas sehingga Partai Idaman  kesulitan untuk mengunggah data kepada server KPU. "Dan yang terpenting sekali, tadi dikemukakan oleh tim hukum kami dihadapan Bawaslu, bahwa ada data-data partai-partai yang dinyatakan lulus ternyata itu tidak memenuhi syarat," kata Rhoma usai melapor.

Rhoma  menyebutkan nama-nama partai yang menurutnya tidak jujur dalam mengumpulkan data. "Seperti tadi di depan Bawaslu, di situ diutarakan seperti partai di Senayan, misalnya PKB, Hanura, Demokrat. Dan partai-partai baru diantaranya PSI, Garuda, Berkarya, yang itu sama sekali tidak memenuhi syarat tetapi mereka lulus."

Simak: Rhoma Irama Harap Partai Idaman Jadi Pemersatu Bangsa

Scroll Untuk Melanjutkan

Rhoma  juga memperlihatkan berbagai contoh kejanggalan dari Sipol, seperti mengupload data kosong, data bukan pada tempatnya dan lainnya. Contoh yang langsung dibuka dari web sipol KPU itu disambungkan ke layar lebar dan TV.

"Tadi tim hukum kami membuka dari data server KPU sendiri. Karena itu kami memohon kepada Bawaslu bersurat kepada KPU agar data-data yang telah kami rekam itu tidak diubah. Karena secara teknologi itu bisa saja diubah setiap saat," ucap Rhoma.

Lihat: Pendaftaran Pemilu 2019 Ditutup, Berikut 27 Partai yang Mendaftar

Rhoma meminta partainya diperlakukan sama dengan partai lainnya supaya masalah menjadi fakta di dalam langkah-langkah berikutnya. "Jadi, yang terakhir imbauan kami kepada KPU adalah pemilu itu harus berlaku jujur dan adil. Jadi, perlakukanlah kami secara adil," Rhoma.

Rhoma mendaftarkan Partai Idaman pada hari terakhir masa pendaftaran peserta pemilu 2019 di Komisi Pemilihan Umum RI, Senin, 16 Oktober 2017. Namun, akibat dokumen persyaratan dianggap tidak lengkap, Partai Idaman tidak punya waktu lagi untuk melengkapi. Akibatnya, bersama  13 partai lain, Partai Idaman tidak dapat mengikuti Pemilu 2019

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

3 jam lalu

Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka menemui Presiden Jokowi di Istana Negara.
Seputar Pertemuan Rabu Malam antara Prabowo, Gibran, dan Jokowi di Istana

Prabowo dan Gibran menemui Presiden Jokowi pada Rabu malam di Istana. Apa yang dibahas?


Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

4 jam lalu

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) Surya Paloh, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Ahmad Syaikhu tiba di NasDem Tower bersama jajaran Partai NasDem dan PKS dalam konferensi pers usai pertemuan kedua partai di NasDem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu, 24 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Respons PDIP-NasDem-PKS soal Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo

Bagaimana sikap PDIP, NasDem, dan PKS usai Prabowo-Gibran ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih? Akan jadi koalisi atau oposisi?


KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

5 jam lalu

Salah seorang pengunjung melihat pigura bergambar Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di kawasan Sriwedari Solo, Jawa Tengah, Kamis, 25 April 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
KPU Tetapkan Prabowo-Gibran sebagai Presiden dan Wakil, Pengrajin Pigura Panen Pesanan

Pengrajin pigura bergambar Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka mulai marak usai penetapan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).


PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

6 jam lalu

Ketua tim hukum PDI Perjuangan Gayus Lumbuun (ketiga kanan) memberikan keterangan pers usai mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Jakarta Timur, Selasa, 2 April 2024. Gugatan tersebut ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), terkait perbuatan melanggar hukum oleh kekuasaan pemerintahan (onrechmatige overheidsdaad) dalam hal ini utamanya adalah KPU pada Pemilu 2024, khususnya pemilihan presiden. ANTARA FOTO/M Risyal Hidayat
PDIP Gugat KPU di PTUN, Kasus Apa Saja yang Bisa Dilayangkan ke Peradilan Tata Usaha Negara?

PDIP layangkan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terhadap KPU mengenai pencalonan Gibran.


Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

6 jam lalu

Mengingat Lagi Janji Prabowo-Gibran Buka 19 Juta Lapangan Kerja Baru

Ditetapkan KPU, Prabowo-Gibran pernah berjanji membuka 19 juta lapangan pekerjaan baru.


Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

7 jam lalu

Senyum Berat Anies saat Penetapan Prabowo-Gibran Sebagai Presiden dan Wapres Terpilih 2024

Prabowo menyempatkan diri untuk menyapa Anies dan Cak Imin saat penetapan di KPU


Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

7 jam lalu

Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin dan Calon Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka bertemu di Rumah Dinas Wapres, Jakarta, Rabu (24/4/2024). ANTARA/Biro Pers Sekretariat Wakil Presiden.
Hasil Persamuhan Gibran dan Ma'ruf Amin: Dari Saling Sinergi hingga Undangan ke Solo

Usai mengunjungi Ma'ruf Amin, Gibran mengaku mendapat wejangan ini. Selain itu, Gibran juga disebut mengundang Ma'ruf ke Solo. Ada apa?


Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

9 jam lalu

Pasangan calon presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Tanggapan Demokrat dan Muhammadiyah Soal Kabinet Prabowo-Gibran

Muhammadiyah menyatakan belum ada pembahasan soal formasi kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran.


Paspampres Langsung Kawal Prabowo dan Gibran Usai Penetapan KPU, Bagaimana Aturannya?

10 jam lalu

Pasangan presiden dan Wakil Presiden terpilih, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka hadir dalam rapat Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Terpilih Pemilu Tahun 2024 di Gedung Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta, Rabu 24 April 2024. KPU menetapkan Prabowo-Gibran sebagai calon presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024 - 2029. TEMPO/Subekti.
Paspampres Langsung Kawal Prabowo dan Gibran Usai Penetapan KPU, Bagaimana Aturannya?

Prabowo dan Gibran langsung dikawal Paspampres usai KPU menetapkannya sebagai presiden dan wakil presiden terpilih. Bagaimana aturannya?


MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

19 jam lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
MK Tekankan Perlunya Penyempurnaan UU Pemilu, Ini Reaksi DPR

MK menyatakan terdapat beberapa kelemahan dalam UU Pemilu, Peraturan KPU, dan Peraturan Bawaslu.