3 Tahun Jokowi-JK, Sektor Kebudayaan Dinilai Masih Terabaikan

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo menonton Synchronize Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, 7 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo menonton Synchronize Festival 2017 di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, 7 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Koordinator Masyarakat Advokasi Warisan Budaya, Joe Marbun, menilai 3 tahun Jokowi-JK belum maksimal dalam membangun sektor kebudayaan Indonesia. Padahal, kata Joe, dua dari sembilan agenda Nawacita Jokowi-JK berkaitan erat dengan pentingnya pembangunan kebudayaan Indonesia.

    "Ada dua agenda yang berhubungan dengan kebudayaan terkait reproduksi karakter bangsa, memperteguh kebinekaan, dan restorasi sosial masyarakat Indonesia, ini yang perlu diperhatikan," ujar Joe dalam diskusi Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi-JK dalam Pelestarian Budaya, di Yayasan Pecinta Danau Toba, Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

    Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK, Pemerintah Diminta Benahi Regulasi Parpol

    Menurut Joe, pemerintah daerah belum maksimal dalam memanfaatkan bahasa kedaerahan sebagai jalur pembangunan masyarakat berkebudayaan. Selain itu, peran lembaga keluarga, pendidikan, hingga komunitas budaya perlu dimaksimalkan untuk mewujudkan karakter dan jati diri bangsa yang diukur melalui semangat gotong royong dan toleransi.

    "Membangun pendidikan karakter perlu didukung dengan menciptakan sinergitas antara pusat, daerah, dan masyarakatnya itu sendiri, belum ada upaya kerja sama dari pemerintah dengan komunitas budaya," kata Joe.

    Baca juga: 3 Tahun Pemerintahan Jokowi-JK, Ini Harapan SBY

    Joe menegaskan, komunitas-komunitas budaya berperan penting dalam menerjemahkan visi-misi kebudayaan pemerintah Jokowi-JK karena mereka mampu membangun berbagai jalinan komunikasi budaya dengan masyarakat daerah.

    Persoalan intoleransi dan diskriminasi di kalangan masyarakat dinilai akibat lemahnya pembangunan karakter-karakter kebudayaan di dalam diri masyarakat sesuai dengan semangat Pancasila dan kebinekaan.

    Baca juga: 3 Tahun Jokowi-JK: Ini Janji Kampanye yang Dilanggar Versi IPS

    Selain itu, dalam sektor ekonomi, Joe mengungkapkan harusnya pemerintah konsisten dalam memperkuat sektor ekonomi rakyat melalui koperasi, bukan terus-menerus melibatkan para investor. Koperasi merupakan produk ekonomi berbasis kerakyatan dan kebudayaan.

    "Ini agak sulit kalau kita larikan ke bidang ekonomi misalnya, memborong investasi tapi tidak dicampurkan ke kepentingan publik dengan melibatkan masyarakat itu sendiri," ujarnya.

    Baca juga: SBY Ucapkan Selamat untuk 3 Tahun Jokowi-JK Lewat YouTube

    Joe juga berharap agar pemerintah pusat melakukan pembinaan dan pemberdayaan terhadap masyarakat adat. Di sisi lain, pemerintah perlu menyediakan dana darurat dalam bidang kebudayaan, salah satunya untuk melindungi, revitalisasi, atau membangun kembali cagar budaya.

    "Bukan hanya untuk BNPB dan Kementerian Sosial yang ada dana cadangannya (dana darurat), tapi perlu ini perhatian bagaimana jika ada kebakaran rumah adat, harus kita buat dulu laporannya baru bisa disediakan (dana) tahun depan, ini kan sangat lambat. Ini menjadi tantangan dalam pelestarian budaya," katanya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.