Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Alasan Mendagri Membuka Layanan E-KTP di Mal dan Sekolah

Reporter

image-gnews
Warga mengantre untuk melakukan pendaftaran perekaman data KTP Elektronik di stan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam arena Nusantara Expo dan Forum 2017, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 Oktober 2017. Pelayanan kepengurusan e-KTP oleh Dukcapil DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri bagi warga dari dalam maupun luar Jakarta itu untuk mempermudah warga dalam melakukan perekaman data atau pengambilan e-KTP. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Warga mengantre untuk melakukan pendaftaran perekaman data KTP Elektronik di stan Dinas Dukcapil DKI Jakarta dalam arena Nusantara Expo dan Forum 2017, di Taman Mini Indonesia Indah (TMII), Jakarta, 20 Oktober 2017. Pelayanan kepengurusan e-KTP oleh Dukcapil DKI Jakarta dan Kementerian Dalam Negeri bagi warga dari dalam maupun luar Jakarta itu untuk mempermudah warga dalam melakukan perekaman data atau pengambilan e-KTP. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjelaskan, mengapa ada layanan e-KTP di mal dan ruang-ruang publik. Menurut Mendagri, perekaman e-KTP dalam berbagai event merupakan upaya menjemput bola. Sebab, jika hanya mengandalkan daerah akan sulit, karena banyaknya masalah yang ditemui di daerah.

"Itu inisiatif kami bahwa ternyata kalau mengandalkan daerah memang (sulit), baik masalah sumber daya dan lainnya," kata Tjahjo di Jakarta, Sabtu, 21 Oktober 2017.

Menurut Tjahjo, layanan perekaman e-KTP yang dilakukan Kemendagri di TMII, Jakarta Timur, merupakan bagian dari upaya menjemput bola. Perekaman itu disambut antusias ribuan masyarakat untuk membuat e-KTP.

BACA: Beredar Info Cetak E-KTP Instan, Ini Kata Kemendagri

Tjahjo mengatakan, selain stan pelayanan e-KTP pada setiap event, pemerintah juga akan buka loket, misalnya di mal, sekolah, dan acara-acara lain. Perekaman e-KTP dalam sejumlah event tersebut menggunakan blanko e-KTP dari pusat. Syarat bagi orang yang mau merekam e-KTP tergolong sederhana. "Syaratnya, minimal dia bisa menunjukkan surat domisili," kata Tjahjo.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut Tjahjo, pihaknya tak menyangka layanan e-KTP di TMII bakal antre. Apalagi sebenarnya blanko sudah disebar ke semua daerah jumlahnya mencapai 7,8 juta. "Kami memang menyimpan 1 juta di pusat, kita manfaatkan kalau ada event-event nasional, untuk buka stan," kata Tjahjo.

Upaya jemput bola ini, kata Tjahjo, dilakukan agar perekaman e-KTP bisa segera selesai. Pihaknya juga telah menginstruksikan daerah untuk membuka layanan e-KTP pada Sabtu dan Minggu. Ini untuk mengejar target agar perekaman e-KTP bisa selesai pada akhir tahun.

Meski begitu, Tjahjo mengakui perekaman e-KTP masih mengalami kesulitan. Meski sudah menginstruksikan daerah melakukan upaya jemput bola dari rumah ke rumah, tetap saja realisasinya hanya sedikit. "Ternyata dari 500 sekian daerah, masih 20 persen yang mau door to door. Malam pakai motor ke RT, RW. Masih ada pungli di daerah juga," ujarnya.

AMIRULLAH SUHADA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

10 Mei 2019

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menjawab pertanyaan wartawan saat meninggalkan gedung KPK usai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Jumat, 10 Mei 2019. Ganjar Pranowo diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Anggota Komisi VIII DPR dari Fraksi Golkar nonaktif Markus Nari terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan KTP elektronik. ANTARA
KPK Tanyai Ganjar Pranowo Proses Penganggaran Proyek E-KTP

Ganjar Pranowo mengatakan terdapat sekitar 100 kabupaten yang harus mencetak e-KTP sehingga dibutuhkan penambahan anggaran.


17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

6 Juni 2018

Petugas memeriksa e-KTP yang sudah tercetak pada acara Nusantara Expo 2017 di TMII, Jakarta, 20 Oktober 2017. Dalam kegiatan ini, warga yang memiliki KTP rusak, hilang blanko, atau KTP hilang, dapat langsung memiliki e-KTP dengan membawa sejumlah persyaratan. Tempo/Fakhri Hermansyah
17 Ribu E-KTP Warga Bogor Belum Bisa Dicetak, Ini Penyebabnya

Sudah dua bulan, 17 ribu warga Kota Bogor pemohon kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) belum menerima kartu identitasnya itu meski sudah PRR.


Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

14 April 2018

Pilkada serentak di distrik Kurima, Kabupaten Yahukimo, Papua. Pemilihan di distrik ini menggunakan sistem noken. TEMPO/Maria Rita Hasugian
Bawaslu: Perekaman E-KTP di Papua Harus Dibahas Khusus

Salah satu sebab tingginya jumlah pemilih yang belum punya e-KTP adalah adanya anggapan merekam e-KTP bertentangan dengan kepercayaan.


Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

4 April 2018

Petugas Disdukcapi melakukan perekaman warga penyandang disabilitas, di rumah warga di Kelurahan Samoja, Kecamatan Batununggal, Bandung, 2 April 2018. TEMPO/Prima Mulia
Presiden Jokowi Minta Pembuatan E-KTP Maksimal Satu Jam

Presiden Jokowi juga meminta agar Kemendagri melakukan metode jemput bola untuk perekaman e-KTP bagi warga di daerah terpencil.


Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

28 Maret 2018

Direktur Utama PT Quadra Solution Anang Sugiana Sudiharjo bersaksi untuk terdakwa e-KTP Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Anang Sugiana Didakwa Korupsi Rp 79 Miliar dalam Proyek E-KTP

Anang Sugiana adalah Direktur Utama PT Quadra Solution, salah satu anggota konsorsium PNRI yang mengerjakan proyek e-KTP.


ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

24 Maret 2018

Emerson Yuntho. ANTARA/Jessica Helena Wuysang
ICW Minta KPK Telusuri Nama-nama yang Diduga Penerima Dana E-KTP

ICW mendorong KPK untuk memeriksa nama-nama yang disebutkan menerima aliran dana e-KTP.


Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

24 Maret 2018

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani bersiap memimpin rapat untuk membahas soal kesiapan perluasan bantuan pangan non tunai (BPNT) 2018 di Kementerian PMK, Jakarta, 20 Maret 2018. Puan Maharani dalam konferensi pers di kantor Kemenko PMK  pada Selasa (20/03) mengatakan penyaluran BPNT juga sudah mencapai 86 persen di 44 kota dengan penerima 1,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). TEMPO/Tony Hartawan
Puan Maharani Mengaku Tak Pernah Bahas E-KTP selama di DPR

Puan Maharani menjelaskan selama bertugas di DPR dirinya tidak pernah ikut terlibat dalam pembahasan proyek e-KTP.


6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

23 Maret 2018

Warga antre untuk melakukan perekaman data KTP elektronik di Kantor Kelurahan Pondok Kelapa, Jakarta Timur, 3 September 2016. Pemerintah memberikan tenggat bagi warga untuk merekam data KTP elektronik hingga 30 September 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
6,7 Juta Pemilih Belum Punya E-KTP, Bawaslu Buka Posko Aduan

Atasi pemilih tak punya E-KTP, Bawaslu buka posko.


900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

19 Maret 2018

Ilustrasi pembuatan e-KTP. Dok.TEMPO/Suryo Wibowo
900 Ribu Warga Jawa Barat Belum Rekam E-KTP

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jawa Barat Abas Bashari mengatakan jumlah warga yang belum merekam E-KTP sebanyak 900 ribu.


Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

5 Maret 2018

Terdakwa dugaan korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) Setya Novanto di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta Pusat, 22 Februari 2018. TEMPO/Lani Diana
Setya Novanto Mengaku Baru Tahu Keponakannya Ikut Tender E-KTP

Setya Novanto juga membantah keponakannya menjadi perantara uang proyek e-KTP untuknya, seperti sangkaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).