Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mengapa Berkas Penyelidikan Peristiwa 1965 Selalu Dikembalikan?

image-gnews
Warga mengunjungi Museum A.H Nasution di Jakarta,  30 September 2017. Warga memadati Museum A.H Nasution bertepatan dengan peringatan 52 tahun peristiwa Gerakan 30 September 1965. ANTARA FOTO
Warga mengunjungi Museum A.H Nasution di Jakarta, 30 September 2017. Warga memadati Museum A.H Nasution bertepatan dengan peringatan 52 tahun peristiwa Gerakan 30 September 1965. ANTARA FOTO
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menemukan sejumlah informasi dan bukti tentang dugaan kuat terjadinya pelanggaran HAM berat 1965-1966 sejak 2002. Pelanggaran yang terjadi di antaranya pembunuhan, pemusnahan, perbudakan, penyiksaan, perampasan, hingga penghilangan orang secara paksa.

Meski begitu, berkas penyelidikan yang dilimpahkan ke Kejaksaan Agung selalu dikembalikan dengan dalih tak cukup lengkap untuk ditingkatkan ke penyidikan. Setelah dokumen rahasia milik Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 1964-1968 dibuka ke publik, Komnas HAM berencana melanjutkan penyelidikan.

Baca: Dokumen AS Dibuka, Diskusi Sejarah 1965 Berpotensi Diawasi

Juru bicara Kejaksaan Agung, Muhammad Rum, menolak menanggapi rencana Komnas HAM menggelar penyelidikan lanjutan. "Kami sifatnya menerima hasil penyelidikan dari Komnas HAM. Kalau memenuhi syarat formil dan materiil, kami limpahkan," kata Rum, Jumat, 20 Oktober 2017.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Komnas HAM Akan Lanjutkan Penyelidikan Peristiwa 1965

Berikut ini catatan mengenai berkas penyelidikan yang dikembalikan Kejagung:

- 1 Juni 2008
Komnas HAM membentuk tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Peristiwa 1965.
- 23 Juli 2012
Komnas HAM menyerahkan berkas penyelidikan ke Kejaksaan Agung.
- 24 Juli 2012
Kejaksaan membentuk tim khusus untuk meneliti berkas penyelidikan Komnas HAM.
- 30 Juli 2012
Komnas HAM menemui Jaksa Agung Basrief Arief untuk menjelaskan temuan Komnas mengenai indikasi pelanggaran HAM berat dalam kasus 1965-1966.
- 28 September 2012
Kejaksaan Agung mengatakan tak memiliki batas waktu untuk meneliti laporan Komnas HAM tentang pelanggaran HAM yang terjadi pada kurun 1965-1966.
- November 2012
Kejaksaan Agung mengembalikan berkas Komnas HAM karena dianggap tidak lengkap.
- Juni 2014
Kejaksaan Agung kembali mengembalikan berkas hasil penyelidikan dengan dalih belum lengkap secara formil dan materiil.
- April 2015
Jaksa Agung Muhammad Prasetyo mendorong penyelesaian nonyudisial terhadap tujuh berkas kasus pelanggaran HAM masa lalu, termasuk peristiwa 1965-1966.
- 23 Agustus 2016
Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

5 Oktober 2021

Gubernur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, tiba dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

Agus Widjojo merupakan Gubernur Lemhannas yang menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi '65. Berikut adalah profil singkatnya.


Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

4 Oktober 2021

Ilustrasi Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). (Foto Antara)
Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

Gus Dur pernah meminta maaf atas pembantaian yang menimpa ratusan ribu terduga simpatisan PKI setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S)


Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

1 Oktober 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

S. Parman memiliki kakak yang merupakan petinggi PKI dan diduga mengetahui rencana penculikan para jenderal pada aksi G30S


Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

30 September 2021

Warga menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI pada acara nonton bareng di Bundaran Mall Graha Cijantung, Jakarta, 23 September 2017. Berikut foto-foto suasana acara nonton bareng film G30S/PKI yang digelar di sejumlah daerah. ANTARA FOTO
Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

Siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S hingga kini masih menuai pertanyaan. Ada yang menyebut PKI, konflik militer, hingga CIA


Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

30 September 2021

Petugas mengecat Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

PKI pernah terlibat dua pemberontakan melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda


Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

29 September 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

Kesehatan Maria Elizabeth Cornet menurun setelah anaknya, Pierre Tendean, wafat. Sementara Rukmini butuh bertahun-tahun memulihkan perasaannya


Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

29 September 2021

Adegan film dokumenter
Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

Jagal dan Senyap, dua film karya Joshua Oppenheimer ini punya cerita alternatif mengenai tragedi 1965


Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

29 September 2021

wartawan Umar Said (kanan)
Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

Setelah peristiwa G30S, pemerintahan Soeharto mencabut paspor mahasiwa Indonesia yang kuliah di negara-negara komunis


Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

24 November 2020

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru.


YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

3 Oktober 2019

Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.
YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

YPKP 65, kata Bedjo, siap bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menunjukkan lokasi keseluruhan kuburan massal.