Dokumen AS Dibuka, Diskusi Sejarah 1965 Berpotensi Diawasi

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo No. 18, Jakarta Pusat. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo No. 18, Jakarta Pusat. TEMPO/IRSYAN HASYIM

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memprediksi akan ada banyak diskusi atau jumpa pers untuk menyikapi dibukanya data peristiwa 1965 oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun ia khawatir hal tersebut akan diikuti sikap resistensi atau kecurigaan dari penegak hukum.

    "Pasti akan ada resistensi. Membuka diskusi saja mendapat tekanan balik yang keras," ujar Usman kepada Tempo di kantor Amnesty International, Jumat, 20 Oktober 2017

    Baca: Buyung dan Kampanye TNI AD dalam Dokumen Sejarah 1965

    Usman mengaku telah mengalami itu. Dirinya sempat ditanyai oleh pihak yang mengaku polisi sebelum hendak menggelar diskusi pembukaan dokumen Amerika soal peristiwa 1965. Ia mengaku ditanyai perihal siapa saja narasumber yang akan ia undang, apa topik diskusinya, dan apakah akan menyinggung komunisme juga.

    "Padahal ya, acara hari ini benar-benar soal diskusi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baru kali ini, sejak peristiwa LBH, kami ditanya-tanyai," ujar Usman.

    Baca: Dokumen Pembantaian PKI, Kemhan Akan Minta Penjelasan AS

    Salah seorang juru bicara Amnesty Internasional, Haeril Halim, membenarkan adanya telepon dari pihak yang mengaku penegak hukum itu. Haeril yang pertama kali menerima telepon itu sebelum ia serahkan kepada Usman untuk menjelaskan lebih lanjut.

    Haeril juga membenarkan ditanyai soal apa yang akan didiskusikan Amnesty International hari ini dan siapa saja yang diundang. Kepada penegak hukum itu, dia menjelaskan, tidak ada pembahasan soal komunisme dalam acara hari ini. "Bahkan tadi kami mempersilakan polisi tersebut ikut datang, nanti kami jamu dengan kopi dan pisang rebus," tuturnya.

    Peristiwa LBH yang disinggung Usman adalah seminar tentang peristiwa 1965 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 17 September lalu. Polisi membubarkan seminar tersebut karena disebut tak memiliki izin. Esok harinya, kantor LBH diserang sejumlah pihak yang menentang acara pentas seni bertajuk “Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi”, yang digelar atas respons pembubaran seminar oleh polisi. Mereka menuding LBH mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan komunis. Serangan tersebut pun berujung pada pengepungan kantor LBH.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Wajah Pemberantasan Rasuah Indonesia di Hari Antikorupsi Sedunia

    Wajah Indonesia dalam upaya pemberantasan rasuah membaik saat Hari Antikorupsi Sedunia 2019. Inilah gelap terang Indeks Persepsi Korupsi di tanah air.