Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dokumen AS Dibuka, Diskusi Sejarah 1965 Berpotensi Diawasi

image-gnews
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo No. 18, Jakarta Pusat. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Usman Hamid, Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia di Gedung HDI Hive Menteng, Jalan Probolinggo No. 18, Jakarta Pusat. TEMPO/IRSYAN HASYIM
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia Usman Hamid memprediksi akan ada banyak diskusi atau jumpa pers untuk menyikapi dibukanya data peristiwa 1965 oleh pemerintah Amerika Serikat. Namun ia khawatir hal tersebut akan diikuti sikap resistensi atau kecurigaan dari penegak hukum.

"Pasti akan ada resistensi. Membuka diskusi saja mendapat tekanan balik yang keras," ujar Usman kepada Tempo di kantor Amnesty International, Jumat, 20 Oktober 2017

Baca: Buyung dan Kampanye TNI AD dalam Dokumen Sejarah 1965

Usman mengaku telah mengalami itu. Dirinya sempat ditanyai oleh pihak yang mengaku polisi sebelum hendak menggelar diskusi pembukaan dokumen Amerika soal peristiwa 1965. Ia mengaku ditanyai perihal siapa saja narasumber yang akan ia undang, apa topik diskusinya, dan apakah akan menyinggung komunisme juga.

"Padahal ya, acara hari ini benar-benar soal diskusi dan tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Baru kali ini, sejak peristiwa LBH, kami ditanya-tanyai," ujar Usman.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Baca: Dokumen Pembantaian PKI, Kemhan Akan Minta Penjelasan AS

Salah seorang juru bicara Amnesty Internasional, Haeril Halim, membenarkan adanya telepon dari pihak yang mengaku penegak hukum itu. Haeril yang pertama kali menerima telepon itu sebelum ia serahkan kepada Usman untuk menjelaskan lebih lanjut.

Haeril juga membenarkan ditanyai soal apa yang akan didiskusikan Amnesty International hari ini dan siapa saja yang diundang. Kepada penegak hukum itu, dia menjelaskan, tidak ada pembahasan soal komunisme dalam acara hari ini. "Bahkan tadi kami mempersilakan polisi tersebut ikut datang, nanti kami jamu dengan kopi dan pisang rebus," tuturnya.

Peristiwa LBH yang disinggung Usman adalah seminar tentang peristiwa 1965 yang digelar Lembaga Bantuan Hukum Jakarta pada 17 September lalu. Polisi membubarkan seminar tersebut karena disebut tak memiliki izin. Esok harinya, kantor LBH diserang sejumlah pihak yang menentang acara pentas seni bertajuk “Asik Asik Aksi: Indonesia Darurat Demokrasi”, yang digelar atas respons pembubaran seminar oleh polisi. Mereka menuding LBH mengadakan kegiatan yang berkaitan dengan komunis. Serangan tersebut pun berujung pada pengepungan kantor LBH.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

5 Oktober 2021

Gubernur Lemhanas yang baru, Agus Widjojo, tiba dalam pelantikan di Istana Negara, Jakarta, 15 April 2016. TEMPO/Subekti.
Agus Widjojo, Gubernur Lemhannas yang Menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi 1965

Agus Widjojo merupakan Gubernur Lemhannas yang menginisiasi Rekonsiliasi Tragedi '65. Berikut adalah profil singkatnya.


Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

4 Oktober 2021

Ilustrasi Gus Dur (KH Abdurrahman Wahid). (Foto Antara)
Gus Dur dan Permintaan Maaf atas Pembantaian 1965

Gus Dur pernah meminta maaf atas pembantaian yang menimpa ratusan ribu terduga simpatisan PKI setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965 (G30S)


Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

1 Oktober 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Kisah S. Parman yang Memiliki Kakak Petinggi PKI

S. Parman memiliki kakak yang merupakan petinggi PKI dan diduga mengetahui rencana penculikan para jenderal pada aksi G30S


Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

30 September 2021

Warga menyaksikan film pengkhianatan G30S/PKI pada acara nonton bareng di Bundaran Mall Graha Cijantung, Jakarta, 23 September 2017. Berikut foto-foto suasana acara nonton bareng film G30S/PKI yang digelar di sejumlah daerah. ANTARA FOTO
Tiga Versi Cerita G30S Ini Memiliki Dalang yang Berbeda-Beda

Siapa dalang sebenarnya di balik peristiwa G30S hingga kini masih menuai pertanyaan. Ada yang menyebut PKI, konflik militer, hingga CIA


Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

30 September 2021

Petugas mengecat Monumen Korban Keganasan PKI Tahun 1948 di Desa Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur. TEMPO/Ishomuddin
Sebelum 1965, PKI Pernah Terlibat dalam Dua Pemberontakan Ini

PKI pernah terlibat dua pemberontakan melawan penjajahan kolonial Hindia Belanda


Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

29 September 2021

Diorama adegan saat anggota PKI menyiksa dan menawan Mayjen S Parman, Mayjen Suprapto, Brigjen Sutoyo dan Lettu Pierre Tendean di dalam Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta Timur. Menjelang peringatan G30S, monumen ini akan ramai dikunjungi warga. TEMPO/Subekti.
Duka Maria dan Rukmini, Dua Wanita Istimewa Pierre Tendean

Kesehatan Maria Elizabeth Cornet menurun setelah anaknya, Pierre Tendean, wafat. Sementara Rukmini butuh bertahun-tahun memulihkan perasaannya


Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

29 September 2021

Adegan film dokumenter
Dua Film Ini Punya Kisah Alternatif Mengenai Tragedi 1965

Jagal dan Senyap, dua film karya Joshua Oppenheimer ini punya cerita alternatif mengenai tragedi 1965


Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

29 September 2021

wartawan Umar Said (kanan)
Mereka yang Terasingkan di Negeri Orang usai G30S

Setelah peristiwa G30S, pemerintahan Soeharto mencabut paspor mahasiwa Indonesia yang kuliah di negara-negara komunis


Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

24 November 2020

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri memberikan pengarahan kepada calon kepala daerah yang direkomendasikan PDIP di Pilkada 2020. Pengarahan digelar di Kantor DPP PDIP, Jakarta, 19 Februari 2020. Tempo/Friski Riana
Bicara Desukarnoisasi, Megawati Minta Nadiem Luruskan Sejarah 1965

Megawati menilai sejarah di masa 1965-1967 seperti dipotong dan dihapus oleh pemerintah Orde Baru.


YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

3 Oktober 2019

Komisioner Komnas HAM Amiruddin saat menerima Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 (YPKP 65) Bedjo Untung di Gedung Komnas HAM, Jakarta, 15 November 2017. YPKP 65 melaporkan bukti baru berupa penemuan kuburan massal di Grobogan, Purwodadi, Jawa Tengah. TEMPO/Subekti.
YPKP 65 Laporkan 346 Kuburan Massal Korban 1965 ke Komnas HAM

YPKP 65, kata Bedjo, siap bekerja sama dengan Komnas HAM untuk menunjukkan lokasi keseluruhan kuburan massal.