Minggu, 15 September 2019

3 Tahun Jokowi-JK, Mahfud MD Sebut Penegakan Hukum Belum Maksimal

Reporter:
Editor:

Ninis Chairunnisa

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang sejumlah BUMN besar yang belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait TKDN. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla memimpin rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. Dalam arahannya, Presiden menyinggung tentang sejumlah BUMN besar yang belum menjalankan dengan benar kebijakan pemerintah terkait TKDN. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menuturkan secara umum kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla selama tiga tahun ini telah menunjukkan hal positif bagi negara Indonesia. Hal ini setidaknya bisa dilihat dari pencapaian indeks keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK.

    “Kalau mengukur seperti guru memberi nilai pada muridnya, secara umum (kinerja Jokowi-JK) sudah cukup baik,” ujar Mahfud di sela syukuran pelantikan Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Bangsal Kepatihan, Jumat, 20 Oktober 2017.

    Baca: PKS Tagih Janji Jokowi-JK Soal Penguatan Rupiah

    Indeks prestasi pemerintahan Jokowi-JK mencapai angka di atas 55. Angka itu jadi rujukan prestasi kinerja untuk mengukur indeks keberhasilan pemerintahan. “Kalau sudah di atas 55 artinya sudah lulus lah,” kata Mahfud.

    Meski demikian, Mahfud menuturkan, masih ada sejumlah bidang yang masih kurang digarap maksimal oleh Jokowi-JK selama memimpin tiga tahun ini. Misalnya, yang paling kentara adalah bidang penegakan hukum ketika negara menghadapi kasus-kasus mega korupsi atau korupsi besar. “Saluran penegakan hukum masih mampet, belum dipompa penuh pak Jokowi agar lancar implementasinya,” ujarnya.

    Baca: Amnesty International: Komitmen Jokowi Tuntaskan Kasus HAM Hilang

    Ia mengatakan tugas pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum dalam kasus pemeberantasan kasus-kasus korupsi besar tak gampang. “Tak gampang untuk kasus korupsi ini karena yang dihadapi bisa kawan, bisa lawan, yang berkepentingan menghambat penegakan hukum itu,” ujarnya.

    Mahfud pun mendesak kepemimpinan Jokowi-JK di tahun ke empat ini bisa lebih fokus memperhatikan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum akan menjadi prestasi yang paling ditunggu masyarakat untuk membuktikan keberhasilan sebuah kepemimpinan.

    “Dalam penegakan hukum presiden harus bersikap seperti lambang dewi keadilan, tutup mata, tak pandang bulu siapa saja yang melanggar hukum maka wajib mendapat hukuman,” kata Mahfud.

    Sementara itu, di bidang perekonomian, Mahfud menilai kepemimpinan Jokowi-JK masih menyisakan persoalan dengan adanya angka kemiskinan 28 juta penduduk. Namun masih tingginya angka kemiskinan itu setidaknya sudah ditutupi dengan makin kecilnya angka gini rasio (ketimpangan) dari semula 0,42 menjadi 0,392.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lima Warisan Iptek yang Ditinggalkan BJ Habibie si Mr Crack

    BJ Habibie mewariskan beberapa hal yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Warisannya berupa lembaga, industri, dan teori kelas dunia.