Menhan Akan Minta Penjelasan Dokumen Rahasia AS Soal Sejarah 1965

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 3 Oktober 2017. Rapat ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi I DPR RI di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, 3 Oktober 2017. Rapat ini membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang pengesahan persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Negara Merdeka Papua Nugini tentang kegiatan kerja sama di bidang pertahanan. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengatakan akan meminta penjelasan pemerintah Amerika perihal kebenaran dokumen Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta berkaitan dengan kasus pembantaian anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) atau Sejarah 1965.

    “Nanti saya akan ketemu Menhan (Menteri Pertahanan Amerika, James Mattis)-nya atau nanti saya panggil Dubes (Duta Besar Amerika untuk Indonesia, Joseph R. Donovan Jr.)-nya sambil ngobrol-ngobrol gimana sebenarnya,” ujar Ryamizard di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017. Ryamizard berencana bertemu dengan Mattis di Filipina, Rabu pekan depan.

    Baca: Ini Fakta Baru Soal Sejarah 1965 yang Diungkap Dokumen Rahasia AS

    Selasa, 17 Oktober 2017, sebanyak 39 dokumen rahasia Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia periode 1964-1968 dipublikasikan secara terbuka atas permintaan lembaga nirlaba National Security Archive di The George Washington University, Amerika Serikat. Dalam dokumen tersebut, antara lain, disebutkan adanya dugaan bantuan pemerintah Amerika untuk Angkatan Darat dalam operasi militer pembantaian anggota dan simpatisan PKI.

    Seperti pada surat Penasihat Politik Pusat Komando Angkatan Laut AS untuk Kawasan Pasifik (CINPAC), Norman Hannah, kepada Duta Besar AS untuk Indonesia, Marshall Green, pada 23 Oktober 1965. Dalam surat itu, Hannah merespons permintaan Green mengenai kemungkinan pemberian bantuan kepada Angkatan Darat Indonesia untuk menghadapi PKI. Menurut dia, bantuan bisa berupa uang, peralatan komunikasi, hingga senjata yang diberikan secara diam-diam.

    Simak: Dokumen 1965 Diungkap, Amerika Terlibat dalam Pembantaian PKI

    Selanjutnya, sejumlah dokumen juga menyebutkan bagaimana Angkatan Darat aktif melakukan operasi militer, termasuk menggerakkan sipil untuk membunuh para anggota PKI. Seperti isi telegram dari Konsulat AS di Surabaya kepada Kedutaan Besar AS di Jakarta pada 22 Desember 1965 yang menyebutkan Angkatan Darat kerap menyerahkan anggota PKI ke organisasi massa Islam untuk dibunuh.

    Baca: Dokumen Rahasia AS Sebut Pihak-pihak yang Terlibat di Kasus 1965

    Menurut Ryamizard, pemerintah Indonesia perlu memastikan kebenaran dokumen-dokumen itu. Apalagi dokumen itu berkorelasi dengan sejarah dan situasi politik serta keamanan Indonesia. “Ya, tak kami diamkan gitu aja," tuturnya.

    Sementara itu, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto juga masih melakukan kajian terhadap dokumen-dokumen tersebut. "Dokumen dari Amerika itu tidak serta-merta kita jadikan bagian dari proses penyelidikan," ujarnya, Kamis, 19 Oktober 2017. "Tentu perlu suatu upaya untuk meyakini betul, apakah informasi-informasi, apalagi dari luar negeri, itu layak.”

    Tenaga ahli Deputi V Kantor Staf Presiden, Theo Litaay, mengatakan pihaknya memastikan keberadaan dokumen itu tidak akan berpengaruh dalam proses penyelesaian kasus 1965. “Saya kira penyikapan atas informasi sejarah itu akan berlangsung seiring dengan waktu. Ini informasi awal yang kami terima, tentu akan kami dalami dan kami kaji lagi,” kata Theo di kantor Amnesty International Indonesia, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 20 Oktober 2017.

    AHMAD FAIZ | AMIRULLAH SUHADA | ARKHELAUS W


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Dampak Screen Time pada Anak dan Cara Mengontrol

    Sekitar 87 persen anak-anak berada di depan layar digital melebihi durasi screen time yang dianjurkan.