DPR Godok Densus Antikorupsi, Ini Kata Agung Laksono

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyempatkan diri menengok ribuan karangan bunga yang bertengger di halaman Balai Kota, Jumat, 28 April 2017. TEMPO/Larissa

    Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono menyempatkan diri menengok ribuan karangan bunga yang bertengger di halaman Balai Kota, Jumat, 28 April 2017. TEMPO/Larissa

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Agung Laksono setuju dengan rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi. Agung menilai pembentukan Densus Antikorupsi akan menjadi momentum bagi kepolisian dan kejaksaan untuk berbenah.

    "Pemikirannya saya sependapat (dengan gagasan membentuk densus), bahwa kepolisian dan kejaksaan harus segera membenahi diri," kata Agung usai acara Seminar Nasional Fraksi Partai Golkar MPR RI dengan tema "Revitalisasi Ideologi Pancasila sebagai Landasan Perjuangan Partai Golkar di Hotel Kartika Chandra, Jakarta pada Kamis, 19 Oktober 2017.

    Baca: Jokowi Tak Mau Komentari Soal Densus Antikorupsi Sebelum Ratas

    Menurut dia, kepolisian dan kejaksaan perlu membangun kepercayaan bahwa program pemberantasan korupsi sudah bisa dilakukan oleh kedua instansi tersebut. Ia pun menyinggung soal pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. KPK, kata dia, dibentuk ketika kejaksaan dan kepolisian dianggap tak menangani perkara korupsi.

    "(Jika) Program pemberantasan korupsi sudah bisa dilakukan oleh kedua instansi itu, KPK tidak diperlukan lagi," kata Ketua Dewan Pakar Partai Golkar ini.

    Komisi Hukum DPR kini tengah menggodok Densus Antikorupsi bersama Kepolisian RI. Ide ini mencuat dalam rapat dengar pada 23 Mei 2017. Kapolri Jenderal Tito Karnavian kemudian melakukan kajian soal densus ini.

    Baca juga: Wiranto Akan Gelar Rapat Khusus Soal Densus Antikorupsi

    Tito kemudian memaparkan soal Densus Antikorupsi. Ia mengatakan korpsnya akan menugaskan 3.560 personel untuk densus tersebut. Rencananya densus itu akan bekerja hingga ke tingkat provinsi, kabupaten/kota, dan pedesaan. Tito juga berencana meminta anggaran sebesar Rp 2,6 triliun untuk satuan ini.

    Agung menambahkan, dia mempersilakan saja pembentukan Densus Antikorupsi. "Saya termasuk yang monggo silakan. Dilihat toh nanti ada proses yang harus dilalui di DPR karena minta anggaran Rp 2,6 triliun. Kita tunggu formatnya seperti apa," kata Agung.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Eliud Kipchoge Tak Pecahkan Rekor Dunia Marathon di Ineos 1:59

    Walau Eliud Kipchoge menjadi manusia pertama yang menempuh marathon kurang dari dua jam pada 12 Oktober 2019, ia tak pecahkan rekor dunia. Alasannya?