3 Tahun Jokowi-JK, Kontras: Ada Dramatisasi Hukuman Mati

Reporter:
Editor:

Sunu Dyantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017

    Wakil Koordinator Bidang Advokasi KontraS, Putri Kanesia, saat menyampaikan siara pers terkait peringatan 15 tahun gerakan melawan praktik hukuman mati sedunia pada 10 Oktober 2017" di kantor Kontras, Kwitang, Jakarta, 10 Oktober 2017. Tempo/Saifullah

    Jakarta – Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan mencatat sebanyak 18 orang dieksekusi mati selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Jusuf Kalla. Kepala Divisi Hukum dan HAM Kontras Arif Nur Fikri mengatakan angka ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan pemerintahan sebelumnya.

     “Ini catatan penting bahwa pemerintahan Jokowi-JK tidak belajar dari kasus terpidana mati sebelumnya yang sempat ditunda karena ada kesalahan proses penegakan hukum,” kata Arif di kantor Kontras, Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis 19 Oktober 2017.

    Ia pun menilai ada upaya penggiringan opini publik yang dimainkan pihak kepolisian dan kejaksaan untuk melegitimasi eksekusi terpidana mati tersebut. Menurut dia, penggiringan opini ini mengesampingkan kesalahan prosedur dalam proses hukum terpidana mati tersebut. “Mereka lebih banyak menggiring opini publik terkait dengan tindak kejahatan sehingga membenarkan eksekusi patut dilakukan agar memberikan pembelajaran,” ujarnya.

    Sementara itu, Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menilai ada upaya dramatisasi yang dilakukan pemerintah dalam mengeksekusi terpidana mati tiga tahun terakhir. Upaya ini dibarengi dengan upaya menutup tuntutan sejumlah negara agar Indonesia membatalkan eksekusi. “Ada semacam publikasi sehingga ada dramatisasi terhadap nyawa manusia yang dibarengi usaha proteksionis dari tuntutan sejumlah negara,” kata Usman.

    Amnesty Internasional Indonesia mencatat eksekusi terpidana mati dilakukan pemerintah di awal-awal pemerintahan pada Januari 2015. Pemerintah menolak seluruh grasi terpidana mati tersebut. Jumlah ini mendekati total 21 eksekusi mati yang dilakukan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2004-2014.

    Pada akhir gelombang ke-3 eksekusi mati pada Juli 2016, pelaksanaan eksekusi mati terhadap empat terpidana di Pulau Nusa Hambangan, Jawa Tengah. Kejaksaan Agung menangguhkan eksekusi 10 terpidana lainnya dengan alasan memastikan tidak ada kesalahan faktor yuridis dan non-yuridis.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.