Kemnaker Dorong Perusahaan Berikan Kesempatan Kerja Bagi Disabilitas

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kemnaker Dorong Kesempatan Kerja Bagi Disabilitas (dok Kemnaker)

    Kemnaker Dorong Kesempatan Kerja Bagi Disabilitas (dok Kemnaker)

    TEMPO.CO, Bandar Lampung - Kementerian Ketenagakerjaan terus mendorong agar perusahaan-perusahaan milik pemerintah maupun swasta dapat memberikan kesempatan kerja yang lebih luas kepada penyandang disablitas di Indonesia. Penyandang disabilitas berhak mendapatkan pekerjaan yang dapat disesuaikan dengan jenis, derajat kecacatan, pendidikan, dan kemampuannya.

    Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, perusahaan swasta wajib mempekerjakan penyandang disabilitas dengan kuota minimal satu persen dari total karyawan. “Sedangkan instansi pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) atau badan usaha milik daerah (BUMD) diminta untuk memenuhi kuota difabel dua persen, serta pemberian insentif bagi perusahaan yang mempekerjakan penyandang disabilitas,” ujar Widyaiswara Ahli Utama Kementerian Ketenagakerjaan Sugiarto Sumas saat membuka sesi interaktif penempatan tenaga kerja khusus bertema "Partisipasi Pencari Kerja Penyandang Disabilitas dan Pemberi Kerja dalam Bursa Kerja", di Hotel Horison Lampung, Kamis, 19 Oktober 2017.

    Sugiarto mengatakan, pembangunan ketenagakerjaan di Indonesia harus dilakukan secara inklusif, artinya siapa saja dan apa pun kondisinya berhak mendapat akses ke pendidikan serta mendapatkan pekerjaan yang layak.

    “Namun dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan disabilitas masih sangat sedikit. Padahal mempekerjakan penyandang disabilitas adalah amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Ini jadi tantangan bagi kita semua,” katanya.

    Ditambahkan Sugiarto, dalam menangani disabilitas sesungguhnya bukan hanya di bidang ketenagakerjaan. Namun juga harus bersinergi dengan stakeholder lain, seperti Kementerian Sosial, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan serikat pekerja atau serikat buruh.

    "Kita terus mendukung disabilitas, di antaranya melalui pemberdayaan pelatihan kewirausahaan bagi penyandang disabilitas di dinas yang menangani ketenagakerjaan di provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintah pun memberikan perlindungan kepada para penyandang disabilitas melalui jaminan sosial yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan," ucapnya.

    Pernyataan senada dikemukakan Direktur Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri (PTKDN) Ditjen Binapenta dan Perluasan Kesempatan Kerja (PKK) Kementerian Ketenagakerjaan Nurahman. Menurut dia, meski sudah ada regulasi tentang hak-hak penyandang disabilitas, faktanya masih banyak ditemukan banyak praktik diskriminasi dalam rekrutmen dan seleksi. 

    "Persoalan umum yang dihadapi penyandang disabilitas adalah sempitnya kesempatan dan lapangan kerja yang tersedia bagi mereka," tuturnya.

    Nurahman menambahkan, Kementerian Ketenagakerjaan sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan, akan terus memformulasikan kebijakan, program, dan kegiatan. Kegiatan ini merupakan aspirasi bersama dalam rangka menghilangkan hambatan, guna mewujudkan masyarakat inklusif dan aksesibilitas untuk semua. “Terutama bagi penyandang disabilitas di Indonesia.” (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Salip Menyalip Tim Sepak Bola Putra Indonesia Versus Vietnam

    Timnas U-23 Indonesia versus Vietnam berlangsung di laga final SEA Games 2019. Terakhir sepak bola putra meraih emas di SEA Games 1991 di Filipina.