Teten Bantah Usulkan Pembentukan Densus Antikorupsi

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki. TEMPO/Maria Fransisca

    Kepala Staf Kepresidenan RI Teten Masduki. TEMPO/Maria Fransisca

    TEMPO.CO, Jakarta - Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki membantah usulan pembentukan Densus Antikorupsi berasal dari Istana melalui dia. "Bukan dan belum dibahas," kata Teten saat dikonfirmasi, Kamis, 19 Oktober 2017.

    Juru bicara kepresidenan, Johan Budi S.P., sebelumnya mengatakan pembentukan detasemen merupakan kewenangan Kepolisian RI. Konsen Presiden Joko Widodo terhadap pemberantasan korupsi adalah agar korupsi bisa diatasi dengan cepat dan massive, serta bersinergi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan kejaksaan.

    Baca juga: Fahri Hamzah Minta Jokowi Buka Suara Soal Densus Antikorupsi

    "Kalau Densus ini bisa sinergi dengan baik dengan KPK, kejaksaan, saya kira tidak ada yang perlu dipersoalkan," kata Johan pada Selasa, 17 Oktober 2017.

    Dia mengatakan pembentukan Densus Antikorupsi tidak perlu dikhawatirkan bakal mengecilkan peran KPK. Sebab, kata dia, mengacu penjelasan Kapolri Jenderal Tito Karnavian di media massa, Densus akan berkoordinasi dengan lembaga antirasuah tersebut.

    Rencana pembentukan Densus Antikorupsi kurang mendapat respons positif dari publik, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla. Penolakan JK atas Densus karena selama ini Polri sudah melaksanakan fungsi tersebut. Selain itu, sudah selayaknya KPK diberi kesempatan dalam pemberantasan korupsi.

    Baca juga: Wiranto Akan Gelar Rapat Khusus Soal Densus Antikorupsi

    Tidak perlunya pembentukan Densus Antikorupsi juga melihat sisi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan. Menurut JK, ada enam institusi yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum terhadap birokrasi. Institusi tersebut adalah inspektorat pada tiap kementerian, Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Polri, jaksa, dan KPK.

    "Kalau bertambah lagi, nanti kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah," kata JK, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tips Menghadapi Bisa Ular dengan Menggunakan SABU

    Untuk mengatasi bisa ular, dokter Tri Maharani memaparkan bahwa bisa ular adalah protein yang hanya bisa ditawar dengan SABU polivalen.