Soal Densus Antikorupsi, Jubir Wapres Ingatkan Fahri Hamzah

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Jokowi (kiri) menyapa Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    Presiden Jokowi (kiri) menyapa Wakil Presiden Jusuf Kalla saat tiba dalam rapat tentang evaluasi Tingkat Komponen Dalam Negeri di Kantor Presiden, Jakarta, 1 Agustus 2017. ANTARA/Puspa Perwitasari

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Wakil Presiden, Husain Abdullah, mengatakan tidak ada perbedaan pandangan antara Presiden Jokowi dengan Wapres Jusuf Kalla soal pembentukan Densus Antikorupsi. Sebab, belum ada keputusan final dari pemerintah soal rencana pembentuan Densus tersebut.

    "Tidak ada perbedaan antara Presiden dan Wapres, karena belum ada keputusan final tentang pembentukan Densus Tipikor," kata Husain dalam siaran persnya, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Pernyataan Husain ini menanggapi pernyataan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah. Sebelumnya Fahri mengatakan JK ngomong seenaknya karena menolak rencana pembentukan Densus. Padahal di sisi lain, Presiden Joko Widodo melalui juru bicara kepresidenan Johan Budi menyatakan pembentukan Densus menjadi kewenangan Polri. Konsen Presiden adalah agar pemberantasan korupsi dilakukan secara cepat, masif, dan terkoordinasi dengan KPK maupun Kejaksaan.

    Baca juga: Istana Segera Gelar Rapat Terbatas Bahas Densus Antikorupsi Polri

    Husain mengatakan apa yang dikatakan JK mempunyai logika berfikir dan berdasarkan alasan argumentatif. Karena itu, kata dia, JK tidak berbicara seenaknya. "Jadi jangan Fahri Hamzah menyebut JK ngomong seenaknya," kata Husain.

    Penolakan JK atas Densus, kata Husain, karena sejauh ini Polri sudah melaksanakan fungsi tersebut. Apalagi sudah ada KPK, sehingga lembaga antikorupsi tersebut sebaiknya diberi kesempatan. Selain itu, juga melihat dari sisi efektivitas dan efisiensi penegakan hukum serta jalannya roda pemerintahan.

    Baca juga: DPR Menduga Kalla Belum Dapat Laporan Lengkap Soal Densus Tipikor

    JK menyatakan ada enam institusi yang yang menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum. Institusi tersebut adalah BPK, BPKP, Polri, Jaksa, Hakim, dan KPK. "Kalau bertambah lagi, nanti kerja pemerintah hanya membuat laporan dan terjadi ketakutan berlebihan dalam proses pengambilan keputusan serta kebijakan pemerintah," kata JK, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Husain mengatakan pandangan atau sikap JK soal Densus Antikorupsi diungkapkan dalam kapasitas sebagai Wapres. Tentunya pandangan itu akan jadi pertimbangan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. "Keduanya juga pasti akan bertemu mendiskusikan masalah itu," kata Husain.

    Baca juga:Inilah Tiga Penyebab Ide Densus Antikorupsi Bikin Gaduh

     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Krakatau Steel di 7 BUMN yang Merugi Walaupun Disuntik Modal

    Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyoroti 7 BUMN yang tetap merugi walaupun sudah disuntik modal negara.