Istana Segera Gelar Rapat Terbatas Bahas Densus Antikorupsi Polri

Reporter:
Editor:

Iqbal Muhtarom

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) tertawa lepas saat menuju ruang Teratai untuk memimpin rapat terbatas tindak lanjut KTT One Belt One Road di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Presiden meminta  seluruh jajaran untuk meningkatkan kepercayaan dalam investasi dan mengoptimalkan peluang untuk menarik investor lebih banyak. ANTARA FOTO

    Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla (kanan) dan Seskab Pramono Anung (tengah) tertawa lepas saat menuju ruang Teratai untuk memimpin rapat terbatas tindak lanjut KTT One Belt One Road di Istana Bogor, Jawa Barat, 22 Mei 2017. Presiden meminta seluruh jajaran untuk meningkatkan kepercayaan dalam investasi dan mengoptimalkan peluang untuk menarik investor lebih banyak. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung memastikan rencana pembentukan Detasemen Khusus Antikorupsi Kepolisian RI akan segera dibahas di Istana Kepresidenan. Pramono mengatakan soal Densus Antikorupsi akan dibahas dalam rapat terbatas. "Nanti akan dirataskan," ujarnya saat dicegat awak media di kompleks Istana Bogor, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Seperti diketahui, Polri berencana membentuk Densus Antikorupsi agar kepolisian juga memiliki unit penindakan dan pencegahan korupsi sendiri, yang menyerupai Komisi Pemberantasan Korupsi. Kapolri Jenderal Tito Karnavian menjelaskan pembentukan Densus Antikorupsi saat rapat di Dewan Perwakilan Rakyat, Selasa, 23 Mei lalu.

    Baca juga: Bambang Widjojanto Minta Pembentukan Densus Antikorupsi Dikaji

    Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran Rp 2,64 triliun, yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan.

    Densus Antikorupsi akan dibentuk mirip seperti KPK. Salah satunya dengan menempatkan penyidik dan jaksa penuntut di bawah satu atap guna mempermudah koordinasi keduanya.

    Baca juga: ICW: Densus Antikorupsi Dipaksa Lahir Prematur untuk DPR

    Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai pembentukan Densus Antikorupsi belum perlu. Selain karena KPK dirasa masih cukup untuk melakukan penindakan dan pencegahan korupsi, Polri pun masih bisa bekerja sama dengan lembaga antirasuah itu lewat fungsi supervisi.

    Pramono tidak menjelaskan lebih detil kapan Densus Antikorupsi akan dirataskan. Ketika ditanyai, ia meminta awak media menunggu perkembangan selanjutnya.

    Baca juga: JK Tolak Densus Antikorupsi, Yasonna: Bukan Sikap Resmi Istana

    Secara terpisah, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan ingin menanyakan pembentukan Densus Antikorupsi lebih lanjut kepada Kapolri. Wiranto mencoba berpikir positif bahwa niat pembentukan itu baik dan tidak bernada politis. "Tentu kita tertibkan nanti supaya tidak tumpang tindih dan sebagainya (kalau jadi dibentuk)," ujarnya.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.