TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan belum ada agenda pertemuan antara Presiden Joko Widodo atau Jokowi dengan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan-Sandiaga Uno. Menurut Pramono, pertemuan itu memang perlu diadakan, namun belum ada permintaan resmi baik dari Jokowi maupun dari Anies-Sandi.
"Kalau memang ada permintaan, tentu segera diadakan sesuai arahan Presiden Joko Widodo," ujar Pramono saat dicegat di kompleks Istana Bogor, Rabu, 18 Oktober 2017.
Dua hari lalu, setelah pelantikannya, Sandi memgatakan bahwa Presiden Joko Widodo ingin bertemu dengan dirinya dan Anies. Jika tak ada halangan, kata Sandi, pertemuan itu akan digelar dalam waktu 1-2 hari seusai pelantikan.
Baca juga: Fahri Hamzah Sarankan Anies Baswedan Tiru Ahok Soal Pidato
Nah, pertemuan itu, rencananya, akan membahas hal-hal yang berkaitan dengan proyek-proyek bersama pemerintah pusat dan daerah. Hal itu untuk memastikan proyek tetap berjalan lancar walaupun Pemerintah DKI Jakarta berganti pemimpin.
Pram berkata, ada beberapa hal yang perlu dibahas dengan Anies dan Sandi. Dua di antaranya adalah LRT dan MRT. Pram berkata, Presiden Jokowi yang menginginkan hal itu dibahas dengan pimpinan baru sejak ratas terakhir soal LRT dan MRT. Dalam proyek MRT, 51 persen proyek merupakan tanggung jawab Pemprov DKI sementara sisanya pusat.
Selain LRT dan MRT, reklamasi pun juga akan dibahas. Hal itu mengingat ada tanggung jawab pemerintah pusat dan daerah juga di sana.
Baca juga: Dilaporkan ke Polisi Gara-gara `Pribumi`, Ini Kata Anies Baswedan
Sebagai catatan, dalam kampanyenya, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno berjanji akan menghentikan proyek reklamasi pantai utara Jakarta. Namun, tak lama sebelum mereka dilantik, moratorium pembangunan sejumlah pulau reklamasi di pantai utara Jakarta dicabut oleh pemerintah pusat dengan alasan syarat-syarat administrasi dan amdalnya sudah terpenuhi.
"Segala hal yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah pasti dibahas. Itu kan pending matters yang belum terselesaikan karena menyangkut tanggung jawab pemerintahan baru," ujar Pram.
