Wiranto: Pemerintah Fokus pada Pilkada di Papua

Reporter:
Editor:

Juli Hantoro

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, 12 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, 12 Oktober 2017. Tempo/Syafiul Hadi

    TEMPO.CO, Jakarta - Pemerintah akan mengantisipasi daerah rawan konflik dalam pemilihan kepala daerah (pilkada), salah satunya Papua. Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto mengatakan, saat ini, pemerintah memang berfokus pada daerah-daerah rawan konflik, seperti Papua.

    "Saat ini, memang kami fokus kepada Papua. Kami sempurnakan sistem noken bagaimana, juga dengan pengamat," ujarnya di kantor Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu, 18 Oktober 2017.

    Baca juga: Staf Khusus Presiden Temui Wiranto Bahas Keamanan Papua

    Menurut Wiranto, suhu politik di Papua selalu memanas menjelang pilkada. Karena itu, kata dia, pemerintah sudah mulai mewaspadai hal itu. "Sudah ada langkah-langkah menetralisir," ucapnya.

    Wiranto tidak menyebutkan langkah-langkah rinci pemerintah untuk menetralisasi suhu politik yang memanas setiap menjelang pilkada. Dia hanya mengatakan, saat ini, pemerintah berfokus pada Papua.

    Wiranto menuturkan pemerintah akan memantau dan mengawal peningkatan suhu politik menjelang pemilihan umum. Dia berujar pengawalan ini agar peningkatan suhu politik tidak keluar batas kewajaran. "Sehingga tidak menimbulkan keresahan, kekacauan, dan konflik di masyarakat. Itu yang terpenting," tuturnya di Hotel Le Meridien, Jakarta, 16 Oktober lalu.

    Baca juga: Pesan Gubernur Papua Dominggus Mandacan: Sekarang Semua Keluarga

    Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebutkan Provinsi Jawa Barat dan Papua dinilai sebagai daerah yang rawan terjadi konflik dalam pelaksanaan pilkada 2018. Dua daerah itu pun perlu diwaspadai aparat keamanan.

    "Pilkada nanti kami perkirakan yang agak rawan itu Jabar sebagai lumbung terbesar, kemudian Papua di daerah timur," katanya di sela-sela Apel Kepala Satuan Wilayah 2017 di Akademi Kepolisian, Semarang, Jawa Tengah, Senin, 9 Oktober 2017.


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Demo Revisi UU KPK Berujung Rusuh, Ada 1.365 Orang Ditangkap

    Demonstrasi di DPR soal Revisi UU KPK pada September 2019 dilakukan mahasiswa, buruh, dan pelajar. Dari 1.365 orang yang ditangkapi, 179 ditahan.