Jakarta - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo menolak mengomentari polemik pidato Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang memakai kata pribumi. Tjahjo mengatakan biar masyarakat yang berpendapat mengenai hal tersebut.
"Saya enggak komentar dulu, biar masyarakat yang komentar," kata Tjahjo ditemui usai menghadiri acara Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional yang diselenggarakan oleh TNI yang bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan di Badan Pengembangan Sumber Daya, Kemendagri Jalan Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan pada, Rabu, 18 Oktober 2017.
Baca juga: Bahaya Penggunaan Kata Pribumi, Ini Penjelasan Goenawan Mohamad
Pidato pelantikan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta sebelumnya menuai banyak tanggapan dari berbagai pihak dan juga masyarakat. Dalam pidatonya, Anies menyelipkan kata "pribumi" yang dianggap membawa setimen primordial dan sarat dengan politisasi identitas.
Selain itu, penggunaan kata "pribumi" tersebut juga dinilai sangat tidak etis lantaran justru menyebabkan kegaduhan baru. Padahal, sudah ada Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 yang memerintahkan untuk menghentikan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi.
Anies tak menjawab wartawan ketika ditanya apakah dia dan timnya tak mempertimbangkan tentang aturan penggunaan istilah pribumi dan nonpribumi itu dalam pidatonya. Cucu pejuang kemerdekaan Abdurrahman Baswedan itu hanya bungkam. "Cukup, sudah ya," ujar Anies Baswedan mengakhiri wawancara.
Menurut Anies Baswedan, sesuai konteks pidatonya istilah itu mengacu pada masa kolonial, bukan masa kini. Anies menegaskan, dibanding dengan kota-kota lain di Indonesia, masyarakat Jakarta memang paling terkena imbas dari penjajahan. "Yang lihat Belanda dari dekat siapa? Jakarta,” katanya.
LARISSA HUDA