Pidato Anies Soal Pribumi Dinilai Sarat Politisasi Identitas

Reporter:
Editor:

Rina Widiastuti

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Hendardi (Ketua SETARA Institute), Rumadi Ahmad (Lakspesdam PBNU), Bonar Tigor Naispospos (Peneliti SETARA Institute), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Peradi), dan Petrus Salestinus (Advokat Pengawal Pancasila) saat menyampaikan dukungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    Hendardi (Ketua SETARA Institute), Rumadi Ahmad (Lakspesdam PBNU), Bonar Tigor Naispospos (Peneliti SETARA Institute), Sugeng Teguh Santoso (Sekretaris Jenderal Peradi), dan Petrus Salestinus (Advokat Pengawal Pancasila) saat menyampaikan dukungan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 di Cikini, Jakarta Pusat, Jumat, 14 Juli 2017. TEMPO/Irsyan

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Setara Institute, Hendardi menilai pidato pertama Anies Baswedan dalam pelantikan sebagai gubernur DKI Jakarta soal "pribumi" sarat politisasi identitas. Hendardi menilai publik akan melihat visi politik Anies adalah rasisme yang sewaktu-waktu bisa membahayakan jalannya pemerintahan ibu kota ke depannya.

    "Pidato yang penuh paradoks: satu sisi mengutip pernyataan Bung Karno tentang negara semua untuk semua, tapi di sisi lain menggelorakan supremasi etnisitas dengan berkali-kali menegaskan pribumi dan non-pribumi sebagai diksi untuk membedakan sang pemenang dengan yang lainnya," ujar Hendardi dalam keterangan persnya, Selasa 17 Oktober 2017.

    Baca: Istilah Pribumi Jadi Kontroversi, Anies Baswedan Beri Penjelasan

    Pernyataan Anies itu dinilai membangun segregasi baru atas dasar ras. Selain itu, Anies juga dianggap telah mengabaikan Instruksi Presiden Nomor 26 Tahun 1998 yang melarang penggunaan istilah pribumi dan non-pribumi dalam menjalankan roda pemerintahan.

    "Anies juga bisa dikualifikasi melanggar semangat etis UU 40/2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis," ujarnya.

    Baca juga: JK: Anies Gunakan Kata Pribumi dalam Konteks Era Kolonial

    Hendardi mengatakan seharusnya di hari pertama kerja Anies melakukan emotional healing atas keterbelahan warga Jakarta akibat politisasi identitas. Ia menilai sikap Anies mencerminkan sosok pemimpin yang tidak kompatibel dengan demokrasi dan Pancasila, karena mengutamakan supremasi golongan dirinya dan mengoyak kemajemukan warga.

    Baca juga: Inilah Penyebab Pidato Gubernur Anies Soal Pribumi Bikin Geger


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?