Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Jokowi Singgung Jalan Rusak, Wakil Wali Kota Medan Mengeluh di FB

image-gnews
Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Embung Rawasari, Tarakan, Kalimatan Utara yang ditargetkan selesai tahun 2018 (Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan)
Presiden Joko Widodo ditemani Menteri Pekerjaan Umum Basuki Hadimuljono meninjau pembangunan Embung Rawasari, Tarakan, Kalimatan Utara yang ditargetkan selesai tahun 2018 (Sumber: Biro Pers Istana Kepresidenan)
Iklan

TEMPO.CO, Medan - Pada Kamis, 12 Oktober 2017 Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke Sumatera Utara dalam rangka peresmian jalan Tol Trans Sumatera.  Jokowi juga sempat melakukan beberapa peninjaun ke beberapa ruas jalan yang rusak di Kota Medan.

Presiden memerintahkan Wali Kota Medan Dzulmi Edin segera memperbaiki infrastruktur jalan yang rusak. "Ya segera dikerjakan. Kalau nggak segera dikerjakan, ya duluan saya kerjakan nanti. Benar itu, jangan nggak dikerjakan sama Wali Kota," ujar Jokowi saat di kawasan Huta Ginjang, Desa Dolok Martumbur, Kecamatan Muara, Tapanuli Utara, Sabtu, 14 Oktober 2017.

Baca: Hari Ini Jokowi Resmikan Tol Binjai-Medan-Tebing Tinggi

Namun, permintaan orang nomor satu di Indonesia itu ditanggapi Wakil Wali Kota Medan, Akhyar Nasution, melalui laman facebooknya dengan nada mengeluh. "Aku sih berharap Pak Jokowi mengucapkannya tahun 2015 yang lalu, tidak sekarang diucapkan. Karena yang merusak jalan-jalan di kota Medan itu Kemenpupera (MSMHP)," tulis Akhyar pada Sabtu, 14 Oktober 2017 pukul 22.35.

Beberapa menit setelahnya, atau pukul 22.59, Akhyar kembali memposting tulisannya,
"Akupun nggak ngerti sampai saat ini untuk apa proyek ini, yang pasti eksesnya hingga saat ini masih membekas di kota Medan. Proyek MSMHP kemenpupera 2015."

Dalam kedua postingan tersebut, Akhyar juga melampirkan beberapa foto pengerjaan proyek yang belum selesai. Namun belum diketahui kapan dan dimana foto-foto tersebut diambil. Kedua postingan itu sudah mendapat 128 komentar dan 44 kali dibagikan serta 58 komentar dan 36 kali dibagikan.

Simak: Ketika Presiden Jokowi Berkunjung ke Rumah Calon Besan

Scroll Untuk Melanjutkan

Akhyar juga memposting tiga status pada Senin, 16 Oktober 2017. "Cemana cara kerjanya? Kami bekerja sesuai perencanaan kebutuhan yang telah disiapkan berdasarkan regulasi negara," cetus Akhyar pada pukul 07.04 WIB.

Dua puluh delapan menit berselang, politikus PDIP itu kembali memposting, "Lapor Pak Presiden! Harapan Bapak sedang kami kerjakan sesuai dengan yang telah kami rencanakan. Mohon maaf Pak Presiden yang membisiki Bapak terlambat itu, maunya tahun 2015 yang lalu bisikan itu disampaikan. Biar Pak Presiden enak nanti datang ke Medan lagi, ingati juga jajaran Kemenpupera cepat tanggap terhadap tanggung jawabnya."

Lihat: Responden Empat Survei Memuji Program Infrastruktur Jokowi

Terakhir, Akhyar  memposting agar Kementerian PUPR bertanggungjawab terhadap kerusakan jalanan di Kota Medan.  "Lapor Pak Presiden. Kemenpupera agar segera betulin ini. Bukan kami nggak mau betulin, tapi regulasinya kami nggak boleh!" sambung Akhyar dalam postingan selanjutnya pada pukul 07.41 WIB.

Ketika dikonfirmasi terpisah, Akhyar membenarkan bahwa status di facebook itu postingannya. "Ya saya buat itu. Tujuannya adalah menginformasikan fakta yang mungkin tidak diketahui oleh masyarakat", ujar Akhyar saat kepada Tempo, Selasa, 17 Oktober 2017.

IIL ASKAR MONDZA

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

1 menit lalu

Pakar hukum tata negara yang juga dosen Universitas Gadjah Mada (UGM) Zainal Arifin Mochtar saat di Bandung, Jumat 23 Februari 2024. Foto: TEMPO| ANWAR SISWADI.
Zainal Arifin Mochtar Desak DPR Serius Ajukan Hak Angket Ungkap Kejahatan Demokrasi

Pakar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar menilai putusan MK yang akhirnya memenangkan pasangan nomor urut 02 Prabowo-Gibran telah menyisakan pekerjaan rumah cukup berat.


5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

45 menit lalu

Presiden Joko Widodo (kiri) dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri (kanan) saat memberikan keterangan pers dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Sekolah Partai PDI Perjuangan, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Selasa, 6 Juni 2023. Rakernas yang mengusung tema 'Fakir Miskin dan Anak Terlantar Dipelihara oleh Negara' tersebut itu juga akan membahas pemenangan Pemilu 2024 serta mendengar pengarahan khusus dari Presiden Joko Widodo. TEMPO/M Taufan Rengganis
5 Momen Megawati Bela Jokowi sebelum Pecah Kongsi Gara-gara Pilpres

Ketika Megawati membela sejumlah kebijakan dan langkah politik Jokowi selama dua periode.


Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

1 jam lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
Putusan MK Sebut Jokowi Tak Terbukti Lakukan Nepotisme dan Abuse of Power, Apa Tindakan Masuk Kategori Itu?

Putusan MK sebut tidak ada bukti kuat Jokowi lakukan nepotisme dan abuse of power. Apa yang masuk dalam tindakan nepotisme dan abuse of power?


Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

1 jam lalu

Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan Juru bicara KPK bidang pencegahan, Ipi Maryati (kiri), memberikan keterangan kepada awak media pasca pemeriksaan Rafael Alun Trisambodo, oleh tim Direktorat PP Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara KPK, di Jakarta, Rabu, 1 Maret 2023. Sebagai tindak lanjut pemeriksaan Rafael, KPK akan memeriksa sejumlah pegawai di Direktorat Jenderal Pajak yang diduga berada dalam satu komplotan. TEMPO/Imam Sukamto
Dahulu Dipakai Jokowi untuk Seleksi Menteri, Deputi Pencegahan KPK Anggap Menstabilo Calon Menteri Zalim

Deputi Pencegahan KPK menilai Prabowo Subianto tidak perlu melibatkan KPK dalam menseleksi calon menteri yang akan mengisi kabinetnya.


Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

1 jam lalu

Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Bobby Nasution
Jokowi akan Berikan Penghargaan Satyalencana pada Gibran hingga Bobby

Presiden Jokowi dikabarkan akan memberikan penghargaan kepada kepala daerah berprestasi, di antaranya Gibran Rakabuming dan Bobby Nasution


Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

8 jam lalu

Wakil Ketua Tim Pembela Prabowo-Gibran, Otto Hasibuan (kanan) dan Anggota Tim Pembela Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Hotman Paris Hutapea saat memberikan keterangan di konferensi pers pada jeda sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat pada Jumat, 5 April 2024. TEMPO/Adinda Jasmine
Hotman Ungkap Ada Pihak yang Adu Domba Prabowo dan Jokowi

Pada pertemuan tim hukum Prabowo-Gibran hari ini di rumah dinasnya, Prabowo Subianto berpesan soal isu adu domba dia dengan Jokowi.


Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

8 jam lalu

Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka saat ditemui usai menghadiri pertemuan Tim Hukum Nasional Prabowo-Gibran di kediaman Prabowo, Jl. Kertanegara No 4, Jakarta Selatan pada Selasa, 23 April 2024. TEMPO/Intan Setiawanty
Disebut Bukan Kader PDIP Lagi, Jokowi dan Gibran Diajak Zulhas Gabung ke PAN

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan mengajak Presiden Joko Widodo alias Jokowi beserta putranya, wakil presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka, untuk bergabung dengan partai yang dia pimpin itu. Zulhas, sapaan akrab Zulkifli, menyampaikan ajakan tersebut usai Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan kembali bahwa keduanya bukan lagi kader partai banteng.


Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

12 jam lalu

Wakil ketua KPK, Johanis Tanak (kanan) bersama Chairman Korean Chamber of Commerce, Lee Kang Hyun (dua kiri), Deputi bidang Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan dan juru bicara KPK, Ali Fikri, memberikan keterangan kepada awak media seusai mengikuti Forum Group Discussion, di gedung KPK, Jakarta, Selasa, 7 November 2023. TEMPO/Imam Sukamto
Deputi Pencegahan Tak Setuju Bila Ada Screening Awal Calon Menteri di Era Prabowo Subianto oleh KPK

Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan tidak setuju apabila ada screening awal terhadap calon menteri yang bakal menjabat di era Prabowo Subianto.


Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

12 jam lalu

Postingan Wakil Presiden terpilih, Gibran Rakabuming Raka di akun Instagramnya. FOTO/Instagram/gibran_rakabuming
Kata Gibran Soal Status Dirinya dan Jokowi yang Dianggap Bukan Kader PDIP Lagi: Dipecat Juga Tidak Apa-apa

Wali Kota Solo sekaligus wakil presiden (wapres) terpilih Gibran Rakabuming Raka tak mempermasalahkan jika Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menganggap Joko Widodo atau Jokowi dan dirinya saat ini bukan lagi bagian dari partai politik itu. Dia bahkan menyebut jika dipecat dari PDIP pun tidak apa-apa.


Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

13 jam lalu

Presiden Jokowi bersama dengan capres dari PDIP Ganjar Pranowo pulang bersama-sama ke Solo menggunakan Pesawat Kepresidenan, Jumat, 21 April 2023. Sumber Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden
Kisah Jokowi Pernah Siapkan Ganjar Maju Pilpres 2024, Lantas Balik Badan

Ganjar Pranowo menerima hasil putusan MK yang menolak permohonan PHPU kubunya. Dulu, Jokowi pernah menyiapkannya maju capres di Pilpres 2024.