Pidato Anies Soal Pribumi Tak Hanya Disimak Warga Jakarta

Reporter:
Editor:

Widiarsi Agustina

  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melambaikan tangan disela serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Sandiaga Uno melambaikan tangan disela serah terima jabatan di Balai Kota DKI Jakarta, 16 Oktober 2017. ANTARA FOTO

    TEMPO.CO, YOGYAKARTA - Koordinator Aliansi Nasional Bhineka Tunggal Ika Agnes Dwi Rusjiati menilai pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Balai Kota Jakarta usai pelantikannya pada Senin 16 Oktober 2017 berbahaya karena rentan membangkitkan isu-isu rasial kembali dengan penyebutan istilah “pribumi”. Dalam pidato selama 21 menit itu, Anies menyinggung perjuangan kaum pribumi melawan kolonialisme, bahwa kaum pribumi dahulu ditindas dan dikalahkan.

    “Apalagi Jakarta adalah barometer Indonesia. Yang menyimak enggak hanya orang Jakarta saja,” kata Agnes saat dihubungi Tempo, Selasa, 17 Oktober 2017 siang.

    BACA: Pidato Gubernur DKI Jakarta Anies Tekankan Nasib Pribumi

    Agnes mengingatkan masa menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta lalu yang sarat dengan konflik berbau SARA (suku, agama, ras, dan antar golongan). “Meskipun yang Pilkada itu di Jakarta, tapi para pendukungnya hampir di seluruh Indonesia,” kata Agnes.

    Menurut Agnes, semestinya sebagai pemimpin, Anies harus bisa merangkul semua perbedaan dalam masyarakat. Sebagai pemimpin, Anies harus bisa mengemban tanggung jawab terhadap publik dengan merangkul publik yang terpecah-belah serta merawat kebhinekaan.

    Baca: Anies Berpidato Singgung Pribumi, Refly Harun: Berbau Kampanye

    Bahkan sebagai pemimpin, kata Agnes, Anies semestinya juga paham sejarah, bahwa Indonesia pernah mempunyai sejarah kebencian atas etnis tertentu pada 1998 lalu. “Bukan malah membangkitkan isu-isu rasial lagi,” kata Agnes.

    Sebagai pemimpin seharusnya Anies pun memahami aturan. Bahwa telah ada Instruksi Presiden Nomer 26 Tahun 1998 tentang Menghentikan Penggunaan Istilah Pribumi dan Non Pribumi. Inpres tersebut dikeluarkan Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie. Sebagai pemimpin juga seharusnya memahami peta konflik dan kondisi sosial politik masyarakatnya.

    “Bahaya kalau pemimpin tidak memahami itu. Karena apa yang dikatakan pemimpin bisa dianggap kebenaran. Harus hati-hati,” kata Agnes.

    Sejauh ini, ANBTI masih memantau dampak yang bisa ditimbulkan akibat pidato yang disampaikan Anies tersebut dengan berjejaring dengan sejumlah lembaga di beberapa daerah. Sejauh ini reaksi yang muncul terlihat melalui komentar-komentar publik di media sosial. “Jangan sampai kondisinya menjadi liar,” kata Agnes.

    PITO AGUSTIN RUDIANA

    Baca juga: Inilah Penyebab Pidato Gubernur Anies Soal Pribumi Bikin Geger


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Calon Menteri yang Disodorkan Partai dan Ormas, Ada Nama Prabowo

    Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa sebanyak 45 persen jejeran kursi calon menteri bakal diisi kader partai.