Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Mahyudin: Perlu Dibangun Kesadaran Kolektif Bangsa untuk Maju

image-gnews
Mahyudin: Perlu Dibangun Kesadaran Kolektif Bangsa Untuk Maju
Mahyudin: Perlu Dibangun Kesadaran Kolektif Bangsa Untuk Maju
Iklan

INFO MPR - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin membuka acara Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerja sama MPR dengan Perhimpunan Anak Konstitusi Universitas Syah Kuala (PAKU), di aula Gedung Unsyiah, Banda Aceh, Selasa, 17 Oktober 2017. Hadir dalam acara ini anggota MPR Fraksi Demokrat, Muslim, anggota MPR Fraksi Golkar, Hetifah Saifuddin, Rektor Unsyiah, para dekan, dan ratusan mahasiswa Unsyiah.

Dalam sambutannya, Mahyudin mengungkapkan soal pentingnya rakyat, terutama generasi muda, untuk memahami kembali Empat Pilar (Pancasila sebagai Dasar Negara, UUD NRI Tahun 1945 sebagai konstitusi negara, NKRI sebagai bentuk negara, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai semboyan negara). Mengapa begitu penting, menurut Mahyudin, karena sejak Indonesia memprokalamasikan kemerdekaannya tahun 1945, saat ini Indonesia sudah merdeka selama 72 tahun. Pertanyaan besarnya adalah selama kurun waktu itu apakah bangsa Indonesia sudah mengisi kemerdekaan sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa? Jawabannya, menurut Mahyudin, masih belum jelas.

Secara kuantitatif bangsa Indonesia pintar, sudah banyak sekali yang berpendidikan tinggi. Namun secara kualitatif masih belum bisa bersaing dengan negara lain yang maju. Karena itu, bangsa ini harus memiliki daya saing dengan negara lain. “Tadi malam, saya baca di media ada pernyataan Menteri Keuangan yang menyatakan hasil survei Bank Dunia menyebutkan Indonesia mengalami ketertinggalan dalam bidang pendidikan membaca sekitar 40 tahun dan tertinggal jauh dalam pendidikan science dan teknologi sekitar 75 tahun. Hal ini perlu diwaspadai dan dipikirkan betul-betul,” ujarnya.

Solusinya, kata Mahyudin, adalah perlunya kerja keras semua anak bangsa dalam mengejar ketertinggalan tersebut untuk mengisi kemerdekaan, sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa, yakni memberantas kebodohan dan juga kemiskinan. "Untuk itu perlu dibangun kesadaran dan rasa nasionalisme dalam diri masing-masing secara kuat untuk membangun bangsa serta menjadi sebuah kebanggaan, agar kita bisa berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain. Sosialisasi Empat Pilar MPR adalah salah satu upaya ke arah itu," ucapnya.

Mahyudin menjelaskan kegiatan Sosialisasi Empat Pilar MPR yang sedang digalakkan MPR dengan target sasaran berbagai elemen rakyat Indonesia di semua wilayah Indonesia adalah dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MD3.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Dalam perjalanannya, walaupun Sosialisasi Empat Pilar banyak mengalami kendala, seperti protes gugatan yang sampai ke Mahkamah Konstitusi dari beberapa pihak tentang penamaan kegiatan yang dulu bernama Sosialisasi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara, tapi sampai saat ini sudah banyak elemen masyarakat terutama generasi muda kembali menyadari pentingnya memahami kembali Empat Pilar yang di dalamnya ada Pancasila.

"Sebenarnya substansi sosialisasi adalah empat hal itu yakni Pancasila, Empat Pilar hanya penjudulan saja agar lebih mudah mengingat. Alhamdulillah, setelah berkonsultasi dengan MK judul berubah menjadi Sosialisasi Empat Pilar MPR dipersilakan dan boleh melanjutkan sosialisasi," tuturnya.

Pada intinya, kata Mahyudin, dalam Sosialisasi Empat Pilar tersebut, MPR ingin menanamkan kembali ideologi kebangsaan ini kepada semua lapisan masyarakat agar bisa menjadi perilaku dalam kehidupan sehari-hari dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. (*)

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

2 hari lalu

Ilustrasi perang sosial media. / Arsip Tempo: 170917986196,9867262
Hibah untuk Keberlanjutan Media yang Melayani Kepentingan Publik

Tanggung jawab negara dalam memastikan jurnalisme yang berkualitas di Tanah Air perlu ditagih.


AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

6 hari lalu

UKU dan Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menggelar konferensi pers di The Acre, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis, 21 Maret 2024. TEMPO/Savero Aristia Wienanto
AFPI Sebut Mahasiswa Jadi Salah Satu Peminjam Dana Fintech Lending, untuk Bayar UKT hingga Penelitian

Mahasiswa disebut menjadi salah satu peminjam di fintech lending.


DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

21 hari lalu

Badan Anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) kembali membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2024 di Ruang Rapat Paripurna, DPRD DKI Jakarta, Senin, 30 Oktober 2023. Tempo/Mutia Yuantisya
DPRD DKI Jakarta Gelontorkan Rp 3 M untuk Seragam Dinas, Sekwan: Ada Pin Emas

DPRD DKI Jakarta kembali menggelontorkan anggaran miliaran untuk pengadaan baju dinas dan atributnya. Tahun 2024 bahkan anggarannya naik menembus Rp 3 miliar.


Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

22 hari lalu

Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh memberikan pidato politiknya secara virtual pada acara HUT ke-12 Partai Nasdem di NasDem Tower, Jakarta, Sabtu 11 November 2023. HUT tersebut mengambil tema
Pastikan Dukung Hak Angket, NasDem: Menunggu Penghitungan Suara Selesai

NasDem memastikan bakal mendukung digulirkannya hak angket kecurangan pemilu di DPR. Menunggu momen perhitungan suara rampung.


H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

42 hari lalu

Pekerja mengangkut beras di Gudang Bulog Kelapa Gading, Jakarta, Senin, 5 Januari 2024. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan memastikan persediaan bahan pokok, terutama beras, cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat menjelang Ramadan 1445 Hijriah. TEMPO/Tony Hartawan
H+1 Pemilu, Bulog Salurkan Lagi Bansos Beras

Bayu Krisnamurthi memantau langsung penyaluran bansos beras di Kantor Pos Sukasari, Kota Bogor, Jawa Barat pada Kamis, 15 Februari 2024.


Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

45 hari lalu

Penjabat Bupati Banyuasin Sidak Pusat Pelayanan Terpadu Citra Grand City

Hani Syopiar mengapresiasi tenaga kesehatan yang bertugas selama libur panjang.


Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

45 hari lalu

Cuplikan film Dirty Vote. YouTube
Urgensi Kontranarasi dari Film Dokumenter "Sexy Killer" dan "Dirty Vote"

Layaknya "Sexy Killer", "Dirty Vote" layak diacungi jempol. Substansi yang dihadirkan membuka mata kita tentang kecurangan dan potensi-potensi kecurangan elektoral secara spesifik, yang boleh jadi terlewat oleh kesadaran umum kita.


PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

51 hari lalu

PT Pegadaian Dukung Sertifikasi Halal bagi Pedangang Mie Bakso Yogyakarta

PT Pegadaian berkolaborasi dengan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) serta Pondok Pesantren Mahasiswa Al-Ashfa Yogyakarta untuk memfasilitasi proses sertifikasi halal.


Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

52 hari lalu

Warga membawa beras dan bantuan presiden pada acara Penyaluran Bantuan Pangan Cadangan Beras Pemerintah di Gudang Bulog, Telukan, Sukoharjo, Jawa Tengah, Kamis 1 Februari 2024. Presiden memastikan pemerintah akan menyalurkan bantuan 10 kilogram beras yang akan dibagikan hingga bulan Juni kepada 22 juta masyarakat Penerima Bantuan Pangan (PBP) di seluruh Indonesia. ANTARA FOTO/Mohammad Ayudha
Terkini: Seruan Pemakzulan Jokowi karena Penyelewengan Bansos, Gaji Ketua KPU yang Melanggar Etik Loloskan Gibran

Berita terkini: Seruan pemakzulan Presiden Jokowi karena dugaan penyelewengan Bansos, gaji Ketua KPU yang terbukti langgar etik meloloskan Gibran.


Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

52 hari lalu

Ferdinand
Bagaimana Bongbong Memenangkan Pilpres Filipina

Kemenangan Bongbong, nama beken dari Ferdinand Marcos Jr. sering dikaitkan dengan penggunaan media sosial seperti Tiktok, Instagram dan Facebook secara masif, selain politik gimmick nir substansi berupa joget-joget yang diperagakan Bongbong.