TEMPO.CO, Jakarta - Jaksa Agung M. Prasetyo menyatakan Kejaksaan tak perlu bergabung dengan Detasemen Khusus Antikorupsi yang akan dibentuk Polri. Alasannya, Kejaksaan selama ini sudah mempunyai Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK).
"Saya tekankan keberadaan Densus Tipikor tidak harus membuat kejaksaan berbaur di dalamnya," ujarnya Prasetyo rapat gabungan bersama Komisi Hukum Dewan Perwakilan Rakyat, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Kepolisian Republik Indonesia di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, 16 Agustus 2017.
Baca juga: Densus Antikorupsi Polri Dinilai Menyalahi KUHAP
Prasetyo mengatakan Kejaksaan memilih untuk merevitalisasi Satgassus yang dibentuk pada 2015 . Bahkan Prasetyo mengklaim, tidak ada penambahan biaya operasional untuk Satgassus antikorupsi tersebut. “Kami sama sekali tidak ada tambahan biaya operasional," kata Prasetyo.
Prasetyo mengatakan nantinya Satgassus P3TPK akan menampung hasil Densus Antikorupsi Polri. Karen itu, Prasetyo mengatakan lembaganya tidak perlu membaur dengan Densus Antikorupsi bentukan Polri.
Baca juga: KPK Bahas Densus Antikorupsi dengan DPR, Polri dan Kejaksaan
Wacana pembentukan Densus Antikorupsi mencuat dalam rapat dengar pendapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat dengan Kepala Polri Jenderal Tito Karnavian pada Selasa, 23 Mei lalu. Sejak itu, Korps Tri Brata menyusun kajian untuk merealisasikannya.
Polri berencana merekrut 3.560 anggotanya untuk mengisi detasemen yang ditargetkan akan mulai bekerja pada 2018 tersebut. Tito pun mengajukan anggaran Rp 2,64 triliun, yang akan menjadi tambahan rencana bujet Polri tahun depan.
Baca juga: Kapolri: Densus Antikorupsi Dipimpin Jenderal Bintang Dua
Densus Antikorupsi akan dibentuk mirip seperti Komisi Pemberantasan Korupsi. Salah satunya dengan menempatkan penyidik dan jaksa penuntut di bawah satu atap guna mempermudah koordinasi keduanya.
