TEMPO.CO, Jakarta - Staf Khusus Presiden asal Papua Lennis Kogoya menyakini penyerangan kantor Kementerian Dalam Negeri yang dilakukan warga pendukung calon kepala daerah Tolikara dilakukan dengan spontan. Dia mengatakan menghadapi orang Papua harus dilakukan secara langsung.
"Saya kira itu bukan rencana, tapi spontan," kata Lennis di kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Veteran III, Jakarta Pusat, Jumat, 13 Oktober 2017.
Baca: Demonstrasi Rusuh di Kemendagri, Tjahjo: Menampar Wajah Saya
Lennis mengatakan penyerangan kantor Kemendagri pada Rabu, 11 Oktober 2017, dilakukan karena kemarahan para pendemo. Mereka hendak menemui Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Soemarsono, namun hingga sore keinginan mereka tidak tercapai. "Mereka kesal," kata Lennis.
Dia mengatakan menghadapi orang Papua memang punya perbedaan dibandingkan orang dari daerah lain. Lennis mencontohkan saat orang Papua ingin menemui dirinya dalam kapasitas sebagai Staf Khusus Presiden. Namun karena kesibukan, dia meminta para tamu itu menemui stafnya. Usulan itu ditolak mereka.
Baca: 11 Orang Jadi Tersangka Penyerangan Kemendagri
"Saya juga begitu, mereka antre dari pagi, marah-marah juga. Sama, tapi saya terima dengan baik. Setelah puas, mereka pulang," kata Lennis. Menurut dia, menghadapi orang Papua memang harus dilakukan secara langsung, karena itu menjadi bagian dari budaya mereka.
Penyerangan kantor Kemendagri menyebabkan sejumlah komputer rusak dan kaca gedung pecah. Enam orang pegawai Kementerian mengalami luka-luka terkena lemparan batu. Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyesalkan peristiwa penyerangan tersebut.
Penyerangan dilakukan sekitar 40 orang dari Spontanitas Masyarakat Kabupaten Yapen, Intan Jaya, dan Tolikara, Provinsi Papua. Mereka berunjuk rasa terkait dengan hasil pemilihan kepala daerah 2017 di Papua, yakni Kabupaten Tolikara, Intan Jaya, dan Kepulauan Yapen. Mereka memprotes putusan sidang Mahkamah Konstitusi pada 20 Agustus 2017 ihwal terpilihnya Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tolikara Usman Wanimbo dan Dinus Wanimbo.
Mereka mendesak Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto membatalkan surat keputusan pelantikan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Yapen periode 2017-2022, yakni Tony Tesar dan Frans Sanadi.
Tjahjo menjelaskan Kementerian Dalam Negeri terbuka bagi masyarakat, apalagi terhadap masyarakat dari luar Jakarta. Tjahjo telah berusaha berdialog dengan para pengunjuk rasa. "Saya sudah menerima mereka dua kali, saya jelaskan apa itu Mahkamah Konstitusi, apa itu final mengikat," ujar Tjahjo saat ditemui setelah acara penyerahan penghargaan Parasamya Purnakarya Nugraha di Tugu Pahlawan Surabaya, Kamis, 12 Oktober 2017.
Dia mengungkapkan pihaknya sudah berupaya menampung aspirasi mereka. "Dirjen-dirjen saya sudah menerima terus, tapi kan ini enggak bisa. Ini bukan kewenangan Mendagri," ucapnya. Karena itu, ia tak menyangka timbul peristiwa perusakan. Tjahjo pun menyerahkan pengusutan perusakan itu ke kepolisian. Ia berharap dalang di balik aksi rusuh di kantor Kemendagri itu bisa terungkap.
