Deddy Mizwar: Kurangi Kemiskinan Perlu Anggaran dan Sistem Data Valid

Oleh:
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta di Purwakarta, Jumat, 13 Oktober 2017 (Dok Pemprov Jabar)

    Wagub Jawa Barat Deddy Mizwar dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta di Purwakarta, Jumat, 13 Oktober 2017 (Dok Pemprov Jabar)

    INFO JABAR - Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat Deddy Mizwar mengatakan program untuk mengurangi kemiskinan tidak efektif tanpa ada anggaran yang pasti serta kevalidan data warga miskin. Untuk itu, sistem data real time dan terpadu perlu diterapkan untuk menjamin akuntabiltas dan ketepatan sasaran anggaran.

    “Perlu komitmen bersama, sinergitas kita bersama. Enggak tumpang-tindih dan ada data yang selalu di-update sehingga betul-betul tepat sasaran. Keluarga miskin mana yang perlu mendapat bantuan, lokasinya di mana, sehingga anggaran pun dapat dipertanggungjawabkan. Itulah pentingnya sinergi,” kata Demiz, panggilan akrab Deddy Mizwar, dalam Rapat Koordinasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) se-BKPP Wilayah II Purwakarta, di Purwakarta, Jumat, 13 Oktober 2017.

    Demiz meminta kepala dinas di tiap kabupaten atau kota dan leading sector terkait agar terus meng-update data kemiskinan dalam bentuk sistem data terintegrasi.

    “Saya harap leading sector selalu koordinasi, sehingga ada kebersamaan, kejelasan target dalam pelaksanaanya, sehingga tepat program, tepat kegiatan, tepat lokasi, dan juga tepat anggaran. Hindari copy-paste (anggaran), ya. Nah, supaya tidak terjadi, Provinsi Jawa Barat mencoba membangun sebuah basis data dalam Pembangunan Analisis Potensi Daerah (Bangusapemda),” ujarnya.

    Dengan adanya data yang valid dan update, kata Demiz, bisa diketahui program apa saja yang telah diterima setiap keluarga miskin. Menurut Demiz, setiap keluarga miskin minimal menerima empat program bantuan, yaitu Kartu Indonesia Pintar (KIP), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Beras Sejahtera (Rastra).

    “Saya lihat di satu desa saja ada keluarga miskin yang mendapat empat atau bahkan lima program bantuan. Namun ada juga keluarga yang tidak dapat bantuan sama sekali. Adil enggak kira-kira?” ucapnya.

    Demiz meminta setiap ada keluarga miskin yang mendapat bantuan sosial segera diperbarui datanya sehingga mudah dievaluasi. Misalnya, apakah penerima bantuan tersebut sudah terentaskan dari kemiskinan atau belum. “Jadi, mudah menentukan strategi berikutnya. Saya enggak main-main soal kemiskinan ini. Karena sebagai pemimpin ini berat pertanggungjawabannya,” tuturnya.

    Kepala BKPP Wilayah II Purwakarta Muhammad Toha menjelaskan jumlah warga miskin di wilayah kerjanya sebanyak 25 persen dari jumlah populasi Jawa Barat. “Wilayah II ini masih menyumbangkan angka kemiskinan cukup signifikan,” katanya.

    Rumah tangga berpendapatan rendah, kata dia, ada di Kabupaten Karawang sebanyak 161 ribu, Kabupaten Subang 125 ribu, Kabupaten Bekasi 92 ribu, Kota Bekasi 62 ribu, dan Kabupaten Purwakarta 48 ribu.

    "Berbagai upaya telah dilakukan Pemerintah Kabupaten atau Kota. Baik berdampak secara langsung maupun tidak terhadap penurunan angka kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan unggulan," ujarnya.

    Data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2017 menunjukkan angka kemiskinan di Jawa Barat turun 0,006 persen. Artinya, saat ini masih ada sekitar empat juta lebih warga Jawa Barat yang hidup dalam garis kemiskinan. (*)


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?